Gudang Shopee Express Surabaya Diduga Jadi Titik Peredaran Rokok Ilegal, DPRI Desak Tindakan Tegas Bea Cukai

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru,Surabaya- Gudang sortir Shopee Express (SPX) di Surabaya tengah menjadi sorotan publik. Ketua Dewan Pencegahan Rokok Ilegal (DPRI), Ali Wafa, mendesak pihak Bea Cukai untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap fasilitas distribusi Shopee Se Surabaya.

Desakan ini menyusul adanya dugaan kuat bahwa tempat tersebut menjadi jalur peredaran rokok ilegal yang dikirim melalui platform e-commerce.

Dalam pernyataannya, Wafa menyoroti penggunaan sistem logistik e-commerce, termasuk Shopee, sebagai celah untuk mendistribusikan rokok tanpa cukai secara masif dari wilayah seperti Madura. Ia menilai bahwa modus ini menjadi ancaman serius terhadap pendapatan negara sekaligus kesehatan masyarakat.

“Distribusi rokok ilegal melalui platform online kini makin marak dan tersentralisasi di titik-titik tertentu, salah satunya DC Shopee Express di Surabaya. Pemerintah, terutama Bea Cukai, harus segera bertindak dan melakukan penyelidikan mendalam,” ujar Wafa.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tidak hanya rokok, sejumlah barang ilegal lainnya juga ikut beredar di marketplace. Hal ini menambah kompleksitas pengawasan, terutama jika sistem internal logistik tidak mampu menyaring atau mendeteksi barang bermasalah.

Menurut Wafa, sebagai perusahaan besar di sektor e-commerce, Shopee memiliki tanggung jawab untuk mencegah platformnya disalahgunakan. Ia mendorong Shopee memperkuat sistem monitoring internal, khususnya pada jalur sortir dan pengiriman barang.

“Shopee harus membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari rantai distribusi ilegal dengan meningkatkan pengawasan di gudang-gudangnya, terutama yang berisiko tinggi seperti di Surabaya,” kata Wafa yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PMII Surabaya.

Wafa menegaskan, jika terbukti ada pengiriman rokok ilegal dari gudang Shopee Express Surabaya, maka Bea Cukai harus bertindak tegas. Sanksi berat, termasuk penutupan gudang dan pencabutan izin operasional, harus dipertimbangkan.

“Kita bicara soal pelanggaran hukum dan kerugian negara yang besar. Jika pelanggaran terbukti, tidak ada pilihan lain selain menutup operasional dan memberi sanksi pada pihak yang bertanggung jawab,” tutup Wafa.