GMPM Desak KPK Periksa Willy Aditya DPR RI dalam Dugaan Penyelewengan Dana Reses

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Madura (GMPM), Bahrul Ulum, menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Willy Aditya, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI (Madura) Fraksi Partai NasDem.

Dalam pernyataannya kepada media, Ulum menilai bahwa Willy telah mengabaikan kewajibannya sebagai wakil rakyat, bahkan disebut telah “melukai hati masyarakat Madura.”

Menurut Ulum, meski telah dua periode terpilih sebagai wakil rakyat dari Madura, Willy nyaris tidak pernah terlihat melakukan kunjungan kerja atau menyerap aspirasi konstituennya.

Padahal, kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 10 dan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) Pasal 239 Ayat (6), yang mewajibkan anggota DPR untuk melakukan reses dan kunjungan ke daerah pemilihannya.

“Beliau sudah dua kali terpilih dari Dapil Jatim XI (Madura), namun hingga kini tidak pernah terlihat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, maupun Sumenep. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Madura,” tegas Ulum, Rabu (6/8).

Lebih lanjut, Ulum meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Willy Aditya, yang diduga melanggar sumpah jabatan, kode etik, serta mengabaikan kewajiban sebagai anggota legislatif.

Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana reses dan kunjungan dapil yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami meminta KPK memeriksa dugaan penggelapan dana reses dan kunjungan dapil yang tidak pernah dilaksanakan selama dua periode ini. Selain itu, Willy harus mempertanggungjawabkan hasil serapan aspirasi kepada publik untuk mencegah laporan pertanggungjawaban fiktif,” tandasnya.

Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, sekaligus menegaskan hak konstituen untuk mendapatkan representasi yang optimal dari para pemegang amanah di Senayan.