Gelar Aksi di Kedubes AS, Mahasiswa Tolak Personnel Protection Agreement demi Kedaulatan Negara

Jurnalis: Muhammad Iqbal

Kabar Baru, Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Kamis (06/08/2026) Kemaren.

Massa menyuarakan penolakan terhadap rencana kerja sama pertahanan Personnel Protection Agreement (PPA) yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinator AMPEJAPI, Akwila David Sianipar, menegaskan bahwa Indonesia harus mempertahankan yurisdiksi hukumnya secara penuh.

Ia menekankan bahwa hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh mengorbankan hukum nasional.

“Kami tidak menolak hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, persahabatan tidak boleh mengorbankan kedaulatan negara. Siapa pun yang berada di wilayah Indonesia harus menghormati hukum Indonesia,” tegas Akwila di sela-sela aksi.

“Tidak boleh ada perlakuan istimewa yang menempatkan hukum nasional di bawah kepentingan negara lain,” Sambungnya.

AMPEJAPI menilai pembahasan kerja sama pertahanan yang berdampak luas harus berlangsung secara terbuka dan akuntabel.

Pemerintah perlu memastikan seluruh kesepakatan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, bukan justru membatasi kewenangan negara dalam menegakkan hukum di wilayah sendiri.

“Masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan pertahanan negara. Transparansi merupakan bagian dari demokrasi,” ujarnya.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama benar-benar menguntungkan Indonesia, bukan justru membuka ruang bagi berkurangnya kewenangan negara dalam menegakkan hukum di wilayahnya sendiri,” lanjutnya.

Akwila menambahkan bahwa gerakan ini lahir dari kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap masa depan bangsa. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memperjualbelikan kedaulatan demi kepentingan pihak luar.

“Indonesia bukan halaman belakang negara mana pun. Kerja sama internasional harus menghadirkan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak, bukan menciptakan ketimpangan. Kedaulatan bukan komoditas yang dapat dipertukarkan,” pungkas Akwila.

Melalui aksi ini, AMPEJAPI berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengutamakan supremasi hukum dan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan internasional.