DPRD Kota Cirebon Dorong DPRKP Selesaikan Program Rutilahu Tahun 2024

Jurnalis: Nurhidayat

Kabar Baru, Cirebon – DPRD Kota Cirebon melalui Komisi II mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kota Cirebon untuk menuntaskan sisa pekerjaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun anggaran 2024 secepatnya.

Sebanyak 335 unit rutilahu di Kota Cirebon masuk dalam program ini, yang dibagi menjadi 2 tahap pelaksanaan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, menyebut, sejauh ini 182 unit rumah pada tahap pertama telah diselesaikan.

Sementara, untuk tahap kedua yang mencakup 153 unit tengah proses penyelesaian dalam sisa waktu di akhir tahun ini.

Handarujati mengapresiasi kinerja DPRKP yang dinilai efektif mengoptimalkan kegiatan dan anggaran.

“Kami bersyukur, target kerja dan kolaborasi antara DPRD dengan DPRKP berjalan baik, begitu juga serapan anggarannya. Tinggal menunggu penyelesaian 153 unit yang tersisa,” ungkapnya usai rapat kerja dengan DPRKP di ruang serbaguna gedung DPRD Kota Cirebon pada Jumat, 8 November 2024.

Program rutilahu di Kota Cirebon didukung 3 sumber anggaran utama, maisng-masing dari kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Cirebon.

Bantuan dari provinsi terutama berfokus pada penanganan kawasan kumuh. Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Bantuan Sosial, anggaran rutilahu ditetapkan Rp15 juta/unit.

Handarujati berharap, program ini dapat rampung dalam 5 tahun ke depan, tanpa menyisakan masalah yang belum terselesaikan.

Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan, berjanji akan mengoptimalkan waktu yang tersisa untuk merampungkan program rutilahu tahun ini.

“Tahap kedua program rutilahu kini sedang dalam pelaksanaan,” ujar Wandi.

Pihaknya lebih jauh berharap, anggaran rutilahu di Kota Cirebon kelak ditingkatkan demi hasil yang lebih maksimal.

Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk rutilahu sendiri mencapai Rp20 juta per unit, sedangkan anggaran dari Pemkot Cirebon masih Rp15 juta per unit.

“Mudah-mudahan Komisi II dapat mengupayakan perubahan perwali terkait nominal bantuan rutilahu agar terwujud. Kami juga berharap dukungan dari DPRD dan dinas terkait untuk bersama-sama merealisasikan visi yang telah disusun,” harap Wandi. (*)