DPP GAMKI Minta Aktivitas IWIP Ditutup Karena Rusak Lingkungan Daerah Sekitar

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Malut – Hujan deras yang melanda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di wilayah lingkar tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir.

Hal ini menyebabkan empat desa di lingkar tambang itu terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Keempat desa tersebut yakni, Desa Lukulamo, Desa Lelilef, Desa Woebulan, Desa Woekob dan Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah.

Banjir tersebut dipicu bukan hanya karena faktor alam, melainkan diduga karena deforestasi hutan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan. Bahkan, banjir bandang ini sudah berulang kali menerjang wilayah tersebut sehingga langkah mitigasi bencana banjir PT. IWIP dipertanyakan.

Ketua Bidang Pertambangan & ESDM DPP GAMKI Teofilus Mian Parluhutan , meminta PT. IWIP bertanggung jawab atas banjir bandang di area pertambangan, karena sangat merugikan warga setempat.

Bencana banjir ini, menurut dia, hampir tiap tahun terjadi dan ini sangat merugikan masyarakat setempat. Sehingga, pihaknya mempertanyakan strategi penanganan bencana yang ada di lingkar tambang PT. IWIP.

Teofilus meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menanggulangi bencana ini.

“Sebagai bentuk komitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan rakyat, Kami DPP GAMKI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas investasi pertambangan nikel yang masih beroperasi meskipun kondisi banjir sedang berlangsung,” ujarnya.

Menurut Teofilus , aktivitas pertambangan tersebut melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak menghargai hak asasi manusia, baik pekerja maupun warga yang saat ini menderita kerugian moril dan materil akibat bencana banjir.

“Bahkan jika perlu kami akan mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan moratorium industri pertambangan nikel di Maluku Utara, terutama yang masuk dalam kebijakan proyek strategis nasional. Moratorium ini diperlukan karena aktivitas pertambangan telah mengakibatkan bencana ekologi dan perampasan ruang hidup masyarakat di Maluku Utara.” Ungkap Teofilus

Menutup siaran pers nya Teofilus menegaskan bahwa DPP GAMKI akan terus mengawal penanganan bencana dengan serius. GAMKI berkomitmen untuk secara aktif memantau dan mengingatkan pemerintah agar tidak lamban dalam mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan keselamatan rakyat & umat.

Kami akan memastikan bahwa pemerintah tetap fokus pada penanganan bencana ini dan bertindak cepat untuk mencegah dampak lebih lanjut.” Tutup Teofilus