Darurat Digital Anak! Menkomdigi Gerakkan Literasi Nasional dari Purwakarta

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, meluncurkan program literasi digital bertajuk “Klik Aman Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online” di SMAN 2 Purwakarta, Rabu (14/5).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi awal Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tumbuh Kembang Anak dan Literasi Digital (PP Tunas), yang baru ditandatangani Presiden.

Acara sosialisasi dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta diikuti oleh siswa-siswi SMAN 2 Purwakarta.

Menteri Meutya menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Ia mengungkapkan bahwa 48% pengguna internet di Indonesia merupakan anak di bawah usia 18 tahun kelompok yang rentan terhadap perundungan daring, konten pornografi, kekerasan, hingga judi online.

“PP Tunas harus segera diimplementasikan dengan dukungan penuh dari kepala daerah. Anak-anak membutuhkan perlindungan nyata, bukan hanya wacana,” tegas Meutya.

Ia juga mengapresiasi langkah progresif Gubernur Jawa Barat yang menjadi pelopor dalam menerapkan kebijakan ini, termasuk melalui surat edaran yang melarang penggunaan gawai di sekolah.

“Kita tidak perlu menunggu dua tahun sebagai batas maksimal penerapan. Platform digital juga harus bertanggung jawab, terutama dalam mendeteksi akun dengan identitas palsu milik anak-anak,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut bahwa PP Tunas adalah fondasi untuk membenahi ekosistem digital dari hulu. Ia menilai, pendidikan literasi saja tidak cukup untuk mengatasi kecanduan gawai dan game daring.

“Kita perlu sistem teknis yang bisa otomatis memfilter pengguna di bawah umur. Ini bukan sekadar pelatihan, tapi pembenahan menyeluruh,” ujarnya.

Dedi juga menyinggung tingginya kasus pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat, yang banyak melibatkan pelajar demi kebutuhan konsumtif seperti membeli ponsel atau membayar biaya kegiatan sekolah. Salah satu dampaknya adalah penghentian kegiatan seperti studi tour dan wisuda.

“Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus pinjol tertinggi. Kami berkomitmen membangun paradigma baru agar masyarakat tak lagi terjebak dalam budaya konsumtif berlebihan,” tandasnya.

Melalui program “Klik Aman,” pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran digital di kalangan anak dan remaja, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi penerus bangsa.