Bawaslu Kota dan IAK Bangun Komitmen Anti Korupsi

Jurnalis: Wafil M

KABARBARU, YOGYAKARTA– Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat menjelang Pemilu dan Pilkada, mendapat tanggapan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota dan Institut Anti Korupsi (IAK).

Tanggapan tersebut kemudian melahirkan kesepakatan melalui MoU antara Bawaslu Kota dan IAK yang berisi 3 poin, Yogyakarta (26/11/21). Pertama, Bawaslu kota dan IAK bersepakat untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi anti korupsi di masyarakat dan kampus. Kedua, pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan Diklat kader pengawasan partisipatif dan kader anti korupsi di masyarakat dan kampus. Ketiga, penelitian dan publikasi pengawas partisipatif dan anti korupsi.

Untuk penandatanganan dari pihak Bawaslu Kota diwakili oleh ketua Bawaslu kota Tri Agustin Harto, SH., dan dari pihak IAK diwakili oleh Muhamad Rusdi, SH M.Hum.

Menurut Tri Agustin Harto, kesepakatan dengan IAK ini merupakan suatu bentuk pengabdian Bawaslu terhadap negara karena, dalam poin kerjasama ini memuat tentang program sosialisasi pengawasan partisipatif yang di sana ada muatan-muatan anti korupsi kepada masyarakat dan kampus serta pelatihan-pelatihan, yang harapannya dapat memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran anti korupsi dan juga kedepan masyarakat dapat ikut terlibat dalam melakukan pengawasan-pengawasan baik sebelum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan maupun tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 berakhir
Menurut Direktur IAK Muhamad Rusdi, Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia. Dari posisi tersebut maka pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama, baik Bawaslu maupun IAK.

Maka gerakan-gerakan anti korupsi harus tetap jalan, salah satu strateginya adalah Bagaimana masyarakat dapat mengetahui bahaya korupsi dan dan ke depan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.