Dampak Gerakan Boikot Trans7, Isu Kelebihan Transfer Dana Reses DPR RI Tenggelam

16/10/2025 - 22:32
|
Subscribe

Penulis adalah Edi Junaidi Ds, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kabar Baru, Opini – Dua isu besar yang muncul hampir bersamaan kembali mengguncang perhatian publik. Dugaan kelebihan transfer dana reses anggota DPR RI dan kontroversi tayangan program “Xpose” Trans7 yang dianggap melecehkan kiai serta santri.

Menariknya, setelah tayangan Trans7 itu menjadi perbincangan luas, sorotan terhadap dugaan penyimpangan dana reses DPR seolah meredup dari ruang publik. Banyak kalangan menilai, fenomena ini mencerminkan bagaimana media arus utama berpotensi mengalihkan fokus publik dari persoalan yang lebih substansial.

Isu Dana Reses: Uang Publik yang Dipertanyakan

Sebelum kontroversi Trans7 muncul, publik tengah memperdebatkan dugaan kelebihan transfer anggaran kepada anggota DPR RI. Berdasarkan laporan beberapa media, total dana reses DPR mencapai Rp 2,46 triliun per tahun, dengan jatah rata-rata Rp 2,5–4 miliar untuk setiap anggota dewan. Sekretariat Jenderal DPR mengakui adanya kelebihan transfer sekitar Rp54 juta per anggota dan menyebutnya sebagai “kesalahan administratif.”

Namun, pengakuan itu justru memicu gelombang kritik baru. Banyak pihak menyoroti dan mempertanyakan bagaimana pejabat pengelola keuangan negara yang bekerja dalam sistem terintegrasi dan diaudit berlapis bisa melakukan kesalahan dengan nilai sebesar itu.

Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Antikorupsi (LEKKA) menegaskan bahwa pemerintah harus membuka audit independen dan tidak boleh bersembunyi di balik alasan administratif. Lembaga tersebut juga menuntut pemerintah menerapkan transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan negara, karena pejabat publik mengelola uang rakyat yang harus mereka pertanggungjawabkan secara terbuka.

Namun, publik tiba-tiba mengalihkan perhatian dari isu dana reses beberapa hari kemudian, setelah Trans7 menayangkan episode “Xpose” yang memicu gelombang protes besar dari kalangan pesantren.

Kontroversi Tayangan Trans7 dan Pergeseran Fokus Publik

Program “Xpose” yang Trans7 tayangkan pada 13 Oktober 2025 menarik perhatian publik setelah menampilkan adegan yang menistakan simbol pesantren, terutama kiai dan santri dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan tersebut memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga tokoh agama. Mereka mengecam keras siaran itu karena mencederai nilai moral dan merusak citra pesantren sebagai lembaga pendidikan akhlak serta benteng moral bangsa.

Pengamat media dan ahli hukum pers juga melancarkan kritik tajam terhadap Trans7. Mereka menilai “Xpose” melanggar prinsip etika jurnalistik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan setiap media menghormati nilai budaya dan menghindari pemberitaan yang menimbulkan kebencian atau diskriminasi.

Namun, di tengah gelombang protes itu, sejumlah pengamat menyoroti fenomena lain: tayangan “Xpose” justru berhasil menggeser fokus publik dari isu kelebihan transfer dana reses DPR. Dalam hitungan hari, lini masa media sosial dan pemberitaan nasional ramai membahas dugaan pelecehan santri. Sementara sorotan terhadap potensi penyimpangan miliaran rupiah uang rakyat perlahan memudar dari ruang publik.

Media di Persimpangan Etika dan Kepentingan

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang peran media dalam membentuk opini publik. Di satu sisi, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan hiburan dan informasi. Namun di sisi lain, media juga memegang peran moral untuk tidak memanipulasi perhatian publik terhadap isu-isu penting.

Para analis menilai Trans7 gagal menjaga sensitivitas keagamaan dan secara tidak langsung mengalihkan perhatian publik dari isu akuntabilitas legislatif. Saat pemberitaan tentang penggunaan dana publik mulai ramai, media justru mendorong isu moral yang bersifat sensasional hingga mendominasi ruang diskusi digital. Akibatnya, publik lebih sering membicarakan persoalan etika dan simbol keagamaan daripada mengkritisi dugaan penyimpangan anggaran negara.

Pengamat komunikasi politik menegaskan bahwa strategi seperti ini bukan hal baru. Pihak tertentu sering menggunakan isu moral atau keagamaan sebagai “perisai sosial” untuk menutupi persoalan struktural yang lebih serius. Dalam ekosistem media yang mengejar rating dan klik. Redaksi media kerap memilih menonjolkan kontroversi karena lebih menarik perhatian dibanding mengupas laporan audit atau dugaan penyimpangan fiskal.

Publik Harus Kritis terhadap Pola Distraksi

Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi media di tengah masyarakat. Publik perlu bersikap lebih kritis dalam menanggapi arus informasi serta mengenali cara pihak tertentu menggiring isu sesuai kepentingannya.

Selain itu, masyarakat juga harus menaruh perhatian yang seimbang. Tidak hanya terhadap dugaan pelecehan santri yang merupakan isu serius, tetapi juga terhadap pengelolaan uang rakyat yang sama pentingnya.

DPR seharusnya menunjukkan transparansi keuangan, dan media seharusnya menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang agar keduanya bisa saling menguatkan, bukan saling menutupi. Ketika media mengabaikan fokus pada isu publik, kebisingan akan menguasai ruang demokrasi dan menggantikan kebenaran yang seharusnya muncul.

Kritik terhadap Trans7 dan DPR sama-sama mencerminkan krisis kepercayaan publik. Di satu sisi, masyarakat menilai lembaga legislatif gagal menjaga transparansi dalam pengelolaan dana reses. Di sisi lain, media arus utama justru kehilangan integritas dengan menayangkan konten yang merusak nilai moral publik.

Jika kondisi ini terus berlanjut, demokrasi Indonesia berisiko kehilangan esensinya: keterbukaan, akuntabilitas, dan kejujuran. Publik berhak mendapatkan informasi yang utuh, bukan hiburan yang menutupi kebenaran. Dan ketika suara kritis berkurang, satu-satunya yang akan terus tumbuh adalah kebohongan yang tersusun rapi dalam layar kaca.