Anggota DPD RI Soroti Minimnya Respon Kementerian Pariwisata Pasca Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong  – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menyoroti minimnya langkah konkret dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasca pencabutan izin tambang nikel oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurutnya, langkah Presiden mencabut izin empat perusahaan tambang di kawasan konservasi Raja Ampat adalah bentuk nyata kepemimpinan yang bertanggung jawab, terutama dalam menjaga warisan lingkungan dan kawasan pariwisata kelas dunia.

“Presiden telah menunjukkan sense of responsibility dengan mencabut izin tambang tanpa menunggu polemik berkepanjangan di kalangan para pembantunya. Ini langkah tegas,” ujar Agustinus, Sabtu (14/6/2025).

Namun, ia menyayangkan belum adanya program lanjutan yang disiapkan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Agustinus menilai seharusnya Menteri Pariwisata merespons cepat situasi ini dengan merumuskan solusi konkret bersama kementerian lainnya.

“Setelah izin dicabut, tentu perlu ada solusi lanjutan. Kenyataannya, pariwisata Raja Ampat yang mendunia ini belum betul-betul memberi dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.

Agustinus menjelaskan bahwa sebagian besar komponen industri pariwisata Raja Ampat—seperti agen travel, pengelola homestay, hingga akses transportasi—masih didominasi oleh pemodal dari luar daerah.

Masyarakat lokal sering kali tidak memiliki akses modal untuk terlibat aktif dalam industri tersebut.

“Raja Ampat ini dikenal dunia, tapi masyarakat aslinya belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Mereka justru tergoda menjual nikel karena industri pariwisata tidak menjadi tulang punggung ekonomi mereka,” tambahnya.

Ia juga menyoroti berbagai kendala infrastruktur, minimnya dukungan transportasi antarpulau, tidak adanya program seperti one day trip dari Sorong, serta mahalnya biaya wisata ke Raja Ampat. Selain itu, absennya event-event nasional dan kurangnya promosi juga memperburuk situasi.

Menurutnya, status Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia justru semakin tergerus di tengah tantangan ekonomi masyarakat yang belum terjawab oleh sektor pariwisata.

“Provinsi Papua Barat Daya baru saja terbentuk, dan APBD Kabupaten Raja Ampat sangat terbatas. Sementara kompleksitas pengelolaan ribuan pulau tidak bisa diatasi dengan anggaran daerah yang kecil. Seharusnya Menteri Pariwisata datang langsung ke Papua Barat Daya, duduk bersama pemda dan masyarakat untuk merumuskan intervensi strategis,” ujarnya.

Agustinus juga menyentil aktivitas Menteri Pariwisata yang dinilai lebih memilih menghadiri acara di daerah lain dibanding merespons isu mendesak di Raja Ampat.

“Seharusnya Ibu Menteri datang ke Raja Ampat dan membahas masalah ini secara serius. Jika perlu, Presiden mengevaluasi menteri-menteri yang tidak responsif terhadap permasalahan daerah,” tegasnya.

Ia berharap momentum ini dijadikan sebagai titik balik untuk membangun kembali citra Raja Ampat sebagai Geopark Wisata Dunia yang bukan hanya dikenal secara global, tapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.