Aksi Koalisi Anti PSN di Depan Kantor Kemenko Perekonomian RI di Hadang Polisi 

Jurnalis: Rizqi Fauzi

Kabar Baru, Jakarta – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Anti PSN melakukan aksi protest di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI pada, selasa (22/07/25). aksi ini merupakan respon atas beberapa situasi saat ini yang tengah berlangsung di beberapa kawasan Projek Nasional yaitu meliputi:

1. Penggusuran 186 warung di sepanjang pantai tanjung Aan – mandalika yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. dalam penggusuran yang berlangsung kurang lebih sepanjang 3 hari ini setidaknya 700 orang personil aparat gabungan (Polisi, TNI dan POL PP) diterjunkan untuk melakukan pengawalan belum terhitung jumlah orang yang tidak dikenal yang diduga adalah preman bayaran dengan jumlah yang hampir setara dengan personil aparat gabungan. penggusuran ini berdampak pada kerugian dan kehilangan sumber pendapatan bagi ribuan orang yang selama ini bergantung sebagai pemilik warung, pelayan warung, tukang parkir dan pemandu wisata serta berbagai pekerjaan lainnya.
2. Aksi blokade dan pemogokan yang dilakukan oleh buruh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang juga merupakan kawasan PSN hilirisasi idustrri nikel. Aksi blokade dan pemogokan ini diakibatkan oleh tindakan PT. HNAI yang terus melakukan gelombang PHK dan perumahan Buruh tanpa negosiasi dimana hingga saat ini tercatat telah terjadi PHK terhadap 81 orang buruh dan 350 orang buruh lainya dirumahkan serta 600 orang berikutnya diancam juga untuk dirumahkan, serta buruknya sistem pengupahan oleh PT. HNAI dimana selama 5 tahun buruh tidak kunjung mendapatkan upah atas kelebihanjam kerjanya serta penetapan upah pokok dibawah Upah Minimu Provinsi. 11 hari blokade dan pemogokanburuh tidak kunjung mendapatkan respon yang baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang bertangung jawab.
3. Kriminalisasi aktivis di Halmahera yang mengkritisi terkait perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel di kawasan Indonesia Wedabay Industrial Park (IWIP) yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional. Kriminlaisai ini bukanlah kali pertama melainkan gelombang kriminalisasi yang terus berulang, sebelumnya juga telah terjadi kepada 11 orang Masyarakat adat Maba Sangaji serta serangkaian kejadian teror dan intimidasi lainya yang berujung kriminalisasi rakyat yang menolak perampasan tanah, penggusuran rumah dan perusakan alam dan lingkungan atas nama PSN.

Saiful Wathoni, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang turut tergabung dalam koalisi dalam orasinya menyatakan “PSN dalam prakteknya hanya menjadi legitimasi bagi para pemilik modal untuk melakukan perampasan tanah, penggusuran rumah, perusakan alam dan lingkungan bahkan ekploitasi tenaga kerja hingga kriminalisasi. Pemerintah sibuk mempromosikan tentang kemegahan PSN tapi abai terhadap hak-hak rakyat yang terampas bahkan sangat disayangkan justeru Negara selalu menjadi aktor paling depan menjadi pembela kepentingan para pengusaha besar dengan menerjunkan aparat kepolisian dan Tentaranya sebagai garda terdepan penebar teror dan ketakutan bagi rakyat yang tengah berjuang mempertahankan haknya” tuturnya.

“tidak ada satupun PSN di Indonesia yang tidak memiliki catatan pelanggaran HAM, sebabnya kebijakan atas PSN harus di evaluasi untuk segera dicabut” lanjutnya.

Aksi yang semula berjalan dengan tertib, sontak berubah ricuh saat beberapa aparat kepolisian berupaya untuk membubarkan massa aksi dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan Yang dilayangkan Kepada aparat kepolisian setempat. setelah upaya negosiasi yang cukup alot akhirnya massa aksi membubarkan diri setelah sebelumnya menutup aksinya dengan pembacaan pernyataan sikap Dengan tuntutan :

1. Evaluasi Proyek Strategis Nasional dengan melibatkan partisipasi rakyat utamanya rakyat terdampak PSN.
2. Pulihkanhak rakyat mandalika untuk mengelola pantainya secara mandiri dan PT. ITDC haus bertanggung jawab atas semua kerugian yang derita rakyat akibat penggusuran yang telah dilakukan.
3. PT. HNAI harus segera memenuhi seluruh tuntutan buruh baik mengenai pemulihan status kerja dan upah.
4. Hentikan kriminaslasi aktivis dan rakyat atas nama PSN.