Geruduk Mabes Polri, Solidaritas Madura Jakarta Desak Pengusutan Dugaan Setoran Rokok Ilegal di Pamekasan

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Jakarta – Gelombang protes menyoroti kinerja aparat penegak hukum di Madura sampai ke Ibu Kota. Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Solidaritas Madura Jakarta (SMJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Selasa (9/6/2026).

Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menyuarakan dugaan perlindungan oleh oknum anggota kepolisian terhadap maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Koordinator Lapangan SMJ, Saifuddin Ali, mendesak Kapolri untuk segera menginvestasi dugaan adanya aliran dana atau setoran pengamanan dari pengusaha rokok ilegal kepada Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto.

“Pamekasan saat ini masih darurat rokok ilegal. Sudah waktunya Polri melakukan aksi bersih-bersih dengan memberikan tindakan hukum tegas bagi para pelaku, khususnya terhadap oknum anggota Polri di Kabupaten Pamekasan,” ujar Ali dalam orasinya di atas mobil komando.

Soroti Dilema Hukum Kasus Penggelapan

Lebih lanjut, SMJ juga mengkritik penanganan perkara rokok ilegal oleh penyidik Polres Pamekasan yang mereka nilai janggal dan menimbulkan dilema hukum. Ali mencontohkan adanya kasus dugaan penggelapan yang melibatkan sesama pelaku industri rokok tanpa izin tersebut.

“Kasus itu menjadi dilema penegakan hukum karena pelapornya adalah pengusaha rokok ilegal dan objek yang digelapkan juga rokok ilegal. Hal ini membuat profesionalitas Polri seakan tergadaikan,” tegas Ali.

Melihat kondisi tersebut, SMJ meminta Kortastipidkor dan Divisi Propam Mabes Polri turun tangan untuk melakukan pengawasan ketat. Langkah ini penting agar proses penegakan hukum di wilayah hukum Pamekasan kembali berjalan sesuai koridor dan tidak demi kepentingan kelompok tertentu.

Soroti Galian C dan Pungli SIM

Selain persoalan rokok ilegal, massa SMJ juga membawa sejumlah rapor merah lain yang diduga melibatkan Polres Pamekasan. Ali membeberkan bahwa aktivitas galian C ilegal masih beroperasi bebas di Pamekasan tanpa ada tindakan hukum yang nyata dari aparat setempat.

Tidak kalah krusial, demonstran juga menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut Ali, rentetan persoalan tersebut terus memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat Madura.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pamekasan maupun Mabes Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang massa SMJ layangkan dalam aksi tersebut.