Usai Jalani Pemeriksaan, Korwil BGN Pamekasan Didesak Segera Ditetapkan Tersangka Kasus Suap

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Pamekasan – Desakan agar aparat penegak hukum segera menuntaskan dugaan kasus suap yang menyeret Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Tri Arif, terus menguat.

Ketua Komunitas Cinta Indonesia, Aldy Maulana, meminta penyidik bertindak tegas apabila telah menemukan bukti yang cukup.

Menurut Aldy, pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Hariyanto harus menjadi langkah awal untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif sebagai tersangka apabila alat bukti yang dimiliki telah memenuhi unsur pidana. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Aldy Maulana kepada Jurnalis Kabarbaru di Pamekasan, Sabtu (6/6/2026).

Sebelumnya, Hariyanto telah menjalani pemeriksaan di Polres Pamekasan selama sekitar enam jam terkait laporan yang dilayangkan oleh Iklal pada 8 Mei 2026. Laporan tersebut memuat empat poin dugaan pelanggaran, yakni dugaan suap, rangkap jabatan, operasional dapur MBG tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta dugaan pungutan liar dalam penentuan titik koordinat pembangunan dapur MBG.

Aldy menilai kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tahap klarifikasi semata. Ia meminta penyidik mendalami seluruh fakta dan keterangan yang telah diperoleh selama proses penyelidikan.

“Program MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan publik. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus diusut secara transparan dan tanpa pandang bulu agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan fakta baru dalam proses penyelidikan. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas akan menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.