Xi Jinping Undang Ketua Oposisi Taiwan ke China, Hubungan Kedua Negara  Semakin Memanas

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, China – Ketegangan di Selat Taiwan memasuki babak baru setelah pemimpin partai oposisi utama Taiwan, Cheng Li-wun, menerima undangan resmi dari Presiden China, Xi Jinping.

Ketua Partai Kuomintang (KMT) tersebut berencana memimpin delegasi ke daratan China pada 7-12 April 2026 guna mendorong normalisasi hubungan kedua pihak.

Pihak KMT menyatakan bahwa Cheng Li-wun sangat antusias menerima undangan tersebut sebagai upaya membangun jembatan komunikasi yang sempat terputus.

“Cheng menantikan upaya bersama untuk memajukan perkembangan damai hubungan lintas Selat, mempromosikan kerja sama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi,” tulis pernyataan resmi partai sebagaimana dikutip dari AFP oleh Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Kontroversi Politik dan Kritik dari Lai Ching-te

Rencana kunjungan ini langsung memicu gelombang kontroversi di internal politik Taiwan. Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te melontarkan kritik pedas terhadap langkah Cheng.

Pemerintah menuding KMT terlalu condong ke Beijing, terutama di tengah ancaman militer China yang masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Sejumlah pengamat khawatir pertemuan Cheng-Xi akan memicu sentimen negatif menjelang pemilihan distrik di Taiwan akhir tahun ini.

Namun, Cheng menegaskan bahwa upaya politik adalah kunci utama perdamaian yang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.

“Saya tidak percaya satu pertemuan dapat menyelesaikan masalah yang menumpuk hampir satu abad, tetapi saya ingin membangun jembatan,” ujar Cheng dalam wawancara media asing.

Perdebatan Anggaran Pertahanan Taiwan

Kunjungan ini terjadi saat parlemen Taiwan tengah memanas membahas peningkatan anggaran pertahanan.

Pemerintah Lai Ching-te mengusulkan anggaran fantastis sebesar NT$1,25 triliun (sekitar Rp620 triliun) untuk pembelian senjata dari Amerika Serikat.

Sebaliknya, KMT mengajukan angka yang jauh lebih kecil, yakni NT$380 miliar (sekitar Rp188 triliun).

Cheng berpendapat bahwa peningkatan anggaran militer saja tidak cukup untuk menjamin keamanan Taiwan tanpa adanya dialog politik tingkat tinggi. Sebagai informasi, Beijing telah memutus komunikasi resmi dengan Taiwan sejak 2016.

Publik kini menunggu apakah pertemuan simbolis ini mampu meredam ambisi China yang hingga kini tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan fisik untuk menguasai pulau tersebut.