Massa SPM Merah Putih Desak KPK Seret Kadisdik Jatim Soal Dugaan Proyek Fiktif

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, jakarta – Gelombang tuntutan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, kini merambah ke ibu kota. Puluhan massa dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM Merah Putih) bersama Advokat Ainul Yakin resmi menggeruduk Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera memeriksa Aries atas dugaan keterlibatan dalam berbagai proyek fiktif selama beberapa tahun terakhir, Minggu (29/3/2026).

Koordinator aksi, Bagoes Poedjoe Koesoemo, menegaskan bahwa dugaan korupsi pembangunan sekolah SMK menjadi titik krusial yang harus KPK usut tuntas. Massa menilai, praktik lancung ini telah merusak tatanan pendidikan di Jawa Timur dan hanya menguntungkan segelintir oknum pejabat.

Bongkar Dugaan Proyek Fiktif dan Gratifikasi
Dalam orasinya di depan Gedung KPK, Bagoes membeberkan indikasi kuat adanya penyalahgunaan jabatan yang mengarah pada pengayaan diri. Ia mengklaim memiliki data awal terkait aliran dana mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana gratifikasi. Kasus ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan dugaan kejahatan terstruktur dalam pengelolaan anggaran negara.

“Kami membawa bukti-bukti awal untuk KPK. Lihatlah kondisi pendidikan di Jatim yang karut-marut akibat tingkah laku Kepala Dinasnya. Kami melampirkan data aliran dana mencurigakan dalam laporan resmi ini agar segera mendapat tindak lanjut,” tegas Bagoes di hadapan massa aksi yang membawa poster tuntutan.

Desak KPK Jangan Tebang Pilih
Massa SPM Merah Putih menuntut transparansi total dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur. Mereka memperingatkan KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Dana pendidikan yang seharusnya menjadi hak siswa untuk meningkatkan kualitas belajar, justru diduga kuat menjadi “bancakan” para koruptor.

“KPK harus turun langsung ke Jawa Timur untuk melihat kenyataan di lapangan. Jangan biarkan anggaran pendidikan dikelola secara gelap demi keuntungan pribadi. Kami menuntut akuntabilitas penuh agar masa depan generasi muda Jatim tidak hancur oleh tangan-tangan serakah,” pungkas Bagoes. Aksi ini menjadi sinyal keras bagi penegak hukum bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam melihat dugaan praktik korupsi di lingkungan dinas pendidikan.