Mahasiswa IAIN Bone dan PMII Gelar Aksi, Soroti Narkotika dan Program MBG

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Bone — Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut IAIN Bone bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar demonstrasi di sejumlah lembaga pemerintahan di Kabupaten Bone. Aksi tersebut berlangsung di tiga titik, yakni Polres Bone, DPRD Kabupaten Bone, dan Kantor Pemerintah Daerah Bone.

Demonstrasi ini merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap lemahnya pengawasan publik serta tanggung jawab institusi negara dalam menangani persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dua isu utama, yakni maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Bone serta pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai perlu diawasi secara lebih ketat dan transparan.

Presiden Mahasiswa IAIN Bone, Muhammad Farhan, dalam orasinya menegaskan bahwa mahasiswa memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum agar lebih serius menangani persoalan narkotika di daerah tersebut. Ia menilai peredaran narkoba di Bone sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

“Kami memberikan ultimatum kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Bone agar tidak menutup mata terhadap maraknya peredaran narkotika. Jika penanganannya tidak dilakukan secara serius dan transparan, maka kami akan terus kembali turun ke jalan untuk memastikan hukum benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Farhan juga menyinggung kondisi lembaga pemasyarakatan yang menurutnya menunjukkan betapa seriusnya persoalan narkotika di daerah tersebut. Ia menyebut sebagian besar penghuni lapas berkaitan dengan kasus narkoba, yang menurutnya menjadi indikator bahwa Bone tengah menghadapi situasi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Setelah menyampaikan aspirasi di Polres Bone, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Bone. Namun mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada anggota DPRD yang hadir sejak awal untuk menerima aspirasi mereka.

Situasi di lokasi sempat memicu ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga hingga terjadi aksi saling dorong. Mahasiswa menyebut telah menunggu cukup lama di depan gedung DPRD sebelum akhirnya terjadi ketegangan di lapangan. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Mahasiswa IAIN Bone juga mengalami luka di bagian tangan akibat dorongan saat massa berusaha menyampaikan aspirasi.

“Sangat disayangkan, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bone yang seharusnya menjadi wakil rakyat, tidak ada yang hadir sejak awal untuk menemui massa aksi. Padahal kami datang membawa aspirasi masyarakat. Kehadiran perwakilan yang baru muncul setelah aksi berlangsung cukup lama menunjukkan bahwa lembaga ini belum sepenuhnya responsif terhadap suara rakyat,” kata Farhan.

Mahasiswa menyebut mereka menunggu sekitar dua jam di lokasi sebelum akhirnya situasi memanas akibat tidak adanya kepastian mengenai pihak yang akan menerima aspirasi.

Aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Daerah Bone. Di lokasi ini mahasiswa kembali menyampaikan kekecewaan karena pejabat yang memiliki kewenangan langsung tidak hadir menemui massa aksi. Pihak yang datang kemudian adalah perwakilan dari Satgas Percepatan Program Makanan Bergizi Gratis, yang menurut mahasiswa juga tiba cukup terlambat.

Farhan menilai keterlambatan tersebut menunjukkan lemahnya respons pejabat publik terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan lambatnya respons dari pihak Satgas Percepatan MBG yang baru hadir menjelang sore. Padahal sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab untuk segera merespons aspirasi masyarakat, apalagi ini menyangkut program yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan siswa,” ujarnya.

Di akhir aksi, DEMA Institut IAIN Bone bersama PMII Cabang Bone berharap pemerintah daerah, DPRD, dan aparat kepolisian lebih terbuka dalam merespons aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Menurut mereka, keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.