Forum Dialog Investasi Papua, Jalan Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial

28/01/2026 - 23:52
|
Subscribe

Agustinus R Kambuaya .

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Opini – Papua adalah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan posisi geografis yang strategis di antara Asia dan Pasifik. Namun hingga hari ini, kekayaan itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan bagi orang asli Papua. Salah satu penyebab utamanya adalah tata kelola investasi yang tertutup, tidak partisipatif, dan minim dialog lintas sektor.

Isu investasi—baik perkebunan sawit, pertambangan, maupun energi migas—terus masuk ke Tanah Papua secara masif. Di satu sisi, investasi dianggap sebagai kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, ia kerap memicu konflik sosial, perampasan ruang hidup, dan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat adat. Ironisnya, setiap kali masalah muncul, yang terjadi bukanlah evaluasi bersama, melainkan saling menyalahkan antar lembaga dan antar aktor.

Kita perlu jujur mengakui bahwa kebijakan investasi memang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki peran. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap diberi ruang untuk memberikan pertimbangan teknis, rekomendasi, dan pengawasan. Pertanyaan krusialnya: sejauh mana kewenangan ini dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab?

Selama ini, banyak rencana investasi yang masuk ke Papua tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat adat, tanpa pembahasan terbuka bersama Majelis Rakyat Papua (MRP), dan tanpa pengawasan politik yang kuat dari DPRD. Pemerintah daerah cenderung diam atau mendiamkan proses tersebut. Ketika konflik pecah, MRP, DPRD, DPR RI, dan DPD RI justru menjadi sasaran kritik, padahal sejak awal tidak dilibatkan secara utuh.

Undang-Undang Cipta Kerja memang memperkuat sistem perizinan terpusat melalui mekanisme satu pintu. Namun, undang-undang ini tidak serta-merta menghapus peran daerah dan partisipasi publik. Sayangnya, ruang ini jarang dimanfaatkan dan hampir tidak pernah diperdebatkan secara terbuka di Papua.

Karena itu, sudah saatnya Papua memiliki Forum Dialog Investasi sebagai wadah bersama lintas sektor. Forum ini harus melibatkan MRP, DPRD, masyarakat adat, gereja, NGO, kaum perempuan, akademisi, serta perwakilan DPR RI dan DPD RI dari Papua. Setiap rencana investasi dan kebijakan pembangunan wajib dibuka secara transparan dan dibahas secara kolektif dalam forum ini sebelum dijalankan.

MRP memiliki mandat moral dan kultural untuk memfilter arah pembangunan: apakah benar-benar berpihak pada orang asli Papua atau justru mempercepat peminggiran. Masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Mereka berhak menentukan menerima atau menolak agenda investasi yang menyangkut tanah dan masa depan mereka.

Forum Dialog Investasi ini merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi Pancasila, di mana keputusan pembangunan lahir dari partisipasi publik dan musyawarah, bukan dari logika kekuasaan dan kepentingan modal semata. Tanpa partisipasi rakyat, pembangunan mudah berubah menjadi otoritarianisme ekonomi yang mengorbankan keadilan sosial.

Selama Papua belum memiliki wadah dialog investasi yang inklusif dan bermartabat, kita akan terus terjebak pada konflik yang berulang, saling curiga, dan saling menyalahkan. Padahal, tantangan ke depan semakin kompleks dan arus kapital global tidak menunggu kesiapan kita.

Sudah saatnya semua pemangku kepentingan di Papua berhenti berjalan sendiri-sendiri. Dialog harus dibuka, informasi harus dibuka, dan keputusan harus diambil secara bersama. Forum Dialog Investasi Papua bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

*) Penulis adalah Agustinus R. Kambuaya, Senator asal Papua Barat Daya

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co