Fraksi PAN DPRD Bangkalan Desak Evaluasi Birokrasi Usai Nilai PEKPPP Merosot

17/01/2026 - 22:28
|
Subscribe

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin.

Kabar Baru, Bangkalan – Kinerja pelayanan publik Kabupaten Bangkalan kembali menuai sorotan tajam. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi total terhadap birokrasi, menyusul anjloknya peringkat pelayanan publik Bangkalan di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB melalui Kepmen Nomor 3 Tahun 2026, Bangkalan terperosok ke peringkat 190 dengan indeks 3,78 dan hanya berada di kategori B.

Capaian ini merosot tajam dibanding tahun sebelumnya, di mana Bangkalan masih berada di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan predikat A-.

Penurunan drastis tersebut dinilai sebagai alarm serius atas lemahnya tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Lukman Hakim.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, menegaskan bahwa turunnya peringkat PEKPPP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan langsung dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

“Ketika peringkat PEKPPP turun, itu berarti pelayanan publik juga ikut menurun. Dampaknya sangat serius terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Solihin, Sabtu, (17/01/26).

Ia menjelaskan, PEKPPP merupakan instrumen resmi negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023. Karena itu, hasil evaluasi tersebut semestinya dijadikan pijakan utama untuk pembenahan birokrasi, bukan sekadar formalitas laporan tahunan.

Solihin juga mengingatkan, anjloknya nilai PEKPPP berpotensi mencoreng reputasi daerah dan berdampak langsung pada kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Daerah dengan kinerja pelayanan publik rendah dinilai berisiko kehilangan kepercayaan serta peluang pendanaan.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan dalam pandangan fraksi agar rotasi jabatan dilakukan berbasis kompetensi. Namun faktanya masih banyak yang tidak sesuai. Sekarang hasilnya terbukti, nilainya justru turun,” ujarnya.

Atas dasar itu, Fraksi PAN mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya OPD yang bertanggung jawab langsung pada lokus pelayanan publik.

“Penurunan nilai PEKPPP adalah indikator kinerja yang buruk. Bupati sebagai pimpinan tertinggi harus bersikap tegas terhadap OPD yang tidak bekerja maksimal,” tegasnya.

Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan. Mereka menilai kemerosotan kinerja pelayanan publik merupakan tanggung jawab penuh kepala daerah. Ketua Fraksi Demokrat, Fadhur Rosi, menyebut perbandingan nilai PEKPPP antara masa Penjabat (Pj) Bupati dan kepemimpinan saat ini sebagai bukti nyata.

“Di masa Pj Bupati nilainya A-, sekarang turun menjadi B. Ini bukan kebetulan, ini tanggung jawab Bupati Bangkalan. Karena Bupati tidak bekerja sendiri, banyak pendamping di sekeliling beliau,” pungkasnya.