Jaga Kondusifitas Desa, Mat Anwar Bangun Sinergitas Bersama Mantan PJ dan Mantan Kades

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Sampang- Penjabat (PJ) Kepala Desa (Kades) Rohayu, Mat Anwar, SH, MM Mengatakan, dirinya berharap adanya sinergitas yang baik dari seluruh elemen masyarakat yang ada di desanya, sebagai upaya menjadi pemimpin yang amanah dan diharapkan masyarakat luas, serta upaya menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing di segala sektor pembangunan.

Untuk itu, Mat Anwar mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda tanpa terkecuali bagi masyarakatnya untuk aktif ikut mengawal berbagai program kerjanya sebagai PJ. Kades Rohayu.

“Jabatan saya adalah titipan sementara, dan saya niatkan ibadah untuk masyarakat desa, untuk itu saya harap seluruh elemen masyarakat bisa ikut andil bersinergi membangun desa” harap Mat Anwar.

Perlu diketahui, tugas kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan itu semua tidak akan berjalan lancar tanpa adanya suport, atau peran serta berbagai elemen masyarakat di desa, jelas Mat Anwar.

Mat Anwar juga menegaskan, bahwasanya dirinya terbuka untuk dikritik hingga berbagai saran yang membangun desa. Namun harus pula, diawali niat yang baik dan pikiran yang positif, sehingga hasilnya insyaallah akan baik juga.

Selain itu, Mat Anwar juga berharap segala pihak, khususnya rival politiknya bisa bersama-sama membangun desanya, sehingga tidak ketinggalan dari desa-desa yang maju diberbagai hal, seperti SDM, infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.

Selain itu, Mat Anwar juga berkomitmen untuk menjauhkan kepentingan politik yang hanya keuntungan pribadi ataupun hanya sekelompok golongan saja.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam kehidupan apalagi berpolitik, namun jangan sampai merusak persaudaraan, keharmonisan dan kebersamaan selama ini berkeluarga dalauntukm satu desa, satu kecamatan dan satu Kabupaten, terlebih satu Iman Islam, paparnya.

Menyikapi masalah PKH yang baru-baru ini diberitakan, Mat Anwar berharap segala pihak aktif berkomunikasi dan bermusyawarah yang baik. Muhasabah diri dan saling memaafkan itu lebih baik, dibanding mengedepankan ego yang tidak mencerminkan kedewasaan dan bisa memperkeruh masalah.

Selain itu, harapan besar lainnya Mat Anwar ingin percepatan pembangunan segala sektor di desanya segera terwujud, serta jadi desa yang aman, kondusif serta sejahtera.(Man/FR)

PKH tersebut pastinya bukan tanggung saya, dimana baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir menggantikan Pak Diran, selaku PJ. Kades Rohayu sebelumnya.

“Masalah PKH itu, bukan tanggung jawab saya, melainkan tanggung jawab Kepala Desa sebelumnya, di mana sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum wilayah Polres Sampang oleh warga setempat bersama Pak Diran selaku PJ Kades Rohayu kala itu, pada tahun 2024 silam, dan itu pun hasilnya tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan.

Terpisah, Pak Diran mantan penjabat (PJ) kepala desa Rohayu tahun 2024-2025 tersebut, membenarkan adanya laporan Abdul Karim ke Satreskrim Polres Sampang, selaku mantan kepala desa Rohayu periode 2015-2021. Bahkan Diran mengaku dirinya ikut mengawal laporan tersebut di tahun 2024 silam ke Satreskrim Polres Sampang.

“Iya benar Pak, masalah PKH oleh mantan Kades Abdul Karim dilaporkan warga pada tahun 2024 silam, dan saya juga ikut mengawal selaku Pj. Kades Rohayu saat itu” terang Diran.

Ditambahkan Diran, pihaknya mengaku menjabat PJ. Kades Rohayu sekitar enam (6) bulan saja, yaitu dilantik sekitar bulan September 2024, dan diganti Mat Anwar selaku PJ Kades Rohayu saat ini, sekitar bulan Maret tahun 2025, tambah Diran.

Sedangkan mantan Kepala Desa Rohayu, Abdul Karim, saat dikonfirmasi terkait masalah PKH yang dituduhkan tersebut, membantah dan menjelaskan detail, bahwasanya berita dimaksud adalah fitnah.

“Perlu diketahui, selama saya menjabat Kepala Desa Rohayu, telah memberikan kinerja sebaik mungkin, karena saya tau bahwa Jabatan waktu itu merupakan amanah besar yang akan dimintai pertanggung jawaban, baik secara etika, hukum, maupun dalam konteks nilai-nilai agama”.