Kepala Daerah Tak Akur, KPD Desak Kemendagri Bertindak

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) mengamati hubungan antara kepala Daerah dan wakilnya yang tidak harmonis. Tidak sedikit pasangan kepala dan wakil daerah yang justru terlibat konflik setelah menjabat.

“Ketidaksejalanan ini bukan bagian dari dinamika politik, bahkan telah mengganggu roda pemerintahan dan merugikan masyarakat. Pelayanan publik tidak akan berjalan optimal,” ungkap Koordinator Nasional KPD, Miftahul Arifin, Sabtu (12/07)

Di Bangka Belitung, kata Miftah, hubungan yang tak hamoninis antara Gubernur , Hidayat Arsani, dan Wakil Gubernurnya, Hellyana, menyeruak secara terang-terangan ke publik.

“Konflik elite ini menyebabkan birokrasi bingung mengambil arah, jika kepala dan wakilnya sudah pisan jalan, bagaimana mungkin kebijakan yang dihasilkan berjalan baik?, tentunya yang dirugikan adalah masyarakat,” ucapnya.

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini menambahkan, hubungan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakilnya SF Hariyanto disinyalir juga renggang. Demikian juga di Jember  Bupati dan Wakilnya  Muhammad Fawait (Gus Fawait) dan Djoko Susanto juga diduga tak harmonis.

“Konflik semacam ini tidak boleh dianggap biasa. jika pemimpinnya sibuk dengan sendirinya, lalu siapa yang mau urus masyarakat?,” tanya Miftah.

Sebab itu, Kemendagri dituntut lebih aktif bukan hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam mediasi, edukasi, dan jika perlu, sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang merusak tatanan kepemimpinan daerah demi kepentingan pribadi.

“Kemendagri harus segera mengambil langkah tegas dan sistemik untuk mencegah konflik berlarut antara kepala dan wakil kepala daerah. Jangan tunggu sampai konflik melebar ke birokrasi dan masyarakat,” tukasnya.