Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
Idealita News
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
Komisi III DPRD Bone Bolango Desak Pemda Perketat Pengawasan Tambang Berizin
- 18/08/2026
-
|
|
- 3 views
Jurnalis: TIM Gorontalo
Kabar Baru, Gorontalo– Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango mendesak Pemerintah Daerah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan berizin sekaligus mendorong modernisasi sektor peternakan sebagai bagian dari penguatan program pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD Bone Bolango, Selasa (18/8/2026).
Faisal menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam mengawasi operasional perusahaan tambang yang berizin, meskipun kewenangan tertentu berada pada pemerintah yang lebih tinggi.
Menurutnya, karena aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah Bone Bolango, Pemda harus memastikan kejelasan pemetaan wilayah tambang, kepatuhan perusahaan terhadap aturan, serta kontribusi sektor tersebut terhadap pembangunan daerah.
“Pengawasan harus diperketat agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Faisal.
Selain menyoroti sektor pertambangan, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap bidang peternakan. Faisal menilai perlunya perubahan pendekatan dalam pengembangan peternakan, terutama setelah adanya penurunan porsi anggaran program sapi.
Ia menyebut alokasi anggaran mandatori yang sebelumnya mencapai 13,34 persen kini turun menjadi sekitar 9 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan efektivitas program melalui penerapan teknologi modern.
“Kita harus beralih ke modernisasi peternakan, seperti penerapan Inseminasi Buatan (IB). Langkah ini akan meningkatkan produktivitas hasil peternakan secara nyata dan terukur,” tegasnya.
Komisi III berharap masukan yang disampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang mampu memperkuat pengawasan pertambangan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor peternakan di Bone Bolango.
