Elisa Kambu: Tanah Adat Papua Dikuasai Pihak Luar, Rakyat Tersisih

05/09/2026
|
13.9K views

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melontarkan kritik keras terhadap praktik penguasaan tanah dan hutan adat di Tanah Papua yang semakin banyak jatuh ke tangan pihak luar.

Di tengah derasnya eksploitasi sumber daya alam, masyarakat adat yang selama turun-temurun menjaga hutan justru perlahan kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri.

Kondisi tersebut disampaikan Elisa Kambu dalam sambutannya pada Papeda Summit 2026 di Gedung Lamberthus Jitmau, Kota Sorong. Rabu (2/9/2026).

Menurut Elisa, masyarakat Papua kini menghadapi kenyataan pahit. Mereka hidup di atas tanah yang kaya, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menguasai dan melindungi wilayah adatnya.

Sementara itu, kata dia, hutan dan sumber daya alam Papua justru berada dalam penguasaan pejabat, pengusaha besar, hingga kelompok berkepentingan yang berasal dari luar Papua.

“Kami tinggal di Papua, tetapi hutan-hutan ini sudah habis. Orang Jakarta punya hutan, jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan, sedangkan orang Papua tidak punya. Kita hanya menumpang saja,” kata Elisa Kambu.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Papua. Masyarakat adat yang menjadi pemilik hak ulayat justru berada pada posisi paling lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi dan kekuasaan.

Papua selama ini dikenal memiliki kekayaan hutan, tambang, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat dan posisi tawar yang adil bagi masyarakat adat.

Elisa menilai persoalan itu tidak boleh terus dibiarkan. Negara harus hadir melalui percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberian kepastian hukum atas tanah adat.

“Kami minta dukungan. Kalau ada urusan hukum atau urusan tanah masyarakat adat, itu harus dipercepat supaya rakyat punya tanah yang bisa diproteksi,” ujarnya.

Menurutnya, lambannya pengakuan hukum terhadap wilayah adat membuat masyarakat Papua rentan kehilangan tanah. Ketika investasi pertambangan, perkebunan, maupun pengelolaan hutan masuk, masyarakat sering kali tidak mempunyai dokumen hukum yang cukup kuat untuk mempertahankan haknya.

Akibatnya, masyarakat adat berpotensi hanya menjadi penonton di tengah aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung di wilayah leluhur mereka sendiri.

“Kalau tidak, kita hanya tinggal begitu saja. Nanti kalau ada tambang lagi, pihak luar yang punya, konglomerat yang punya, sementara rakyat tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Kondisi tersebut memperlihatkan jurang antara status masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan kenyataan penguasaan tanah di lapangan.

Tanpa keberpihakan pemerintah, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi yang tidak seimbang saat berhadapan dengan perusahaan besar maupun kepentingan ekonomi lainnya.

Elisa menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Pernyataannya merupakan gambaran nyata mengenai tekanan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai wilayah Papua.

“Itu benar, itu realitas. Kita tidak berbohong di sini. Ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendorong percepatan legalitas dan kepastian hukum atas tanah masyarakat adat.

Namun, langkah tersebut tidak cukup berhenti pada pengakuan administratif. Perlindungan tanah adat harus diterjemahkan melalui kebijakan pembangunan, perizinan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Pengakuan tanah adat juga harus memberikan kewenangan nyata kepada masyarakat untuk menentukan pemanfaatan wilayahnya, bukan sekadar menjadikan mereka pelengkap dalam proses konsultasi.

Jika tidak, pembangunan berkelanjutan yang kerap digaungkan pemerintah hanya berisiko menjadi slogan, sementara masyarakat adat terus kehilangan tanah dan ruang hidupnya.