KPK Didesak Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta – Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak aktif menangani polemik dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Mahasiswa meminta lembaga antirasuah tersebut tidak sekadar menjadi penonton dalam penegakan hukum.

Ketua Umum Sema UGM 2026, Mesa menyampaikan pesan tersebut secara langsung saat menyerahkan surat terbuka dan bunga mawar putih di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Aksi tersebut menjadi simbol keprihatinan mahasiswa terhadap arah pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Mesa menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang menjadi akar dari kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Menurutnya, publik membentuk KPK sebagai lembaga khusus untuk melibas kejahatan luar biasa tersebut.

Namun, serangkaian kebijakan seperti revisi UU KPK pada 2019 hingga pemecatan puluhan pegawai berprestasi pada 2021 justru melumpuhkan taring lembaga ini.

Ia juga membeberkan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil sebenarnya telah melaporkan Febrie Adriansyah ke KPK sejak periode 2024 dan 2025.

Mesa menyayangkan sikap KPK yang hingga kini belum menunjukkan langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Jangan hanya berdiam sebagai supervisi dan koordinasi. Jangan seperti orang nonton bola. KPK harus ikut turun ke lapangan,” ujar Mesa dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Oleh karena itu, Sema UGM mendorong KPK untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah dari lembaga lain.

Selain mendatangi pimpinan, mahasiswa juga bersurat kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar memberikan dorongan kewenangan penuh.

Langkah berani ini menguji komitmen KPK dalam mengembalikan kepercayaan publik serta menjaga marwahnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.