Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Jurnalis: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Daerah – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar persoalan produksi, melainkan juga menyangkut kedaulatan dan kemandirian bangsa. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, sehingga kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi ukuran penting dalam menentukan arah kebijakan nasional.

“Ketika sebuah bangsa mampu memenuhi kebutuhan pangannya tanpa bergantung pada impor, maka bangsa itu berdaulat dalam menentukan urusan dalam negerinya,” ujar Chusni.

Ia menjelaskan bahwa kemandirian pangan akan melahirkan stabilitas ekonomi. Pembangunan nasional, kata Chusni, tidak mungkin berjalan tanpa ekonomi yang kuat dan stabil. Dengan ekonomi yang stabil, masyarakat akan sejahtera, dan pembangunan nasional dapat berputar secara berkelanjutan menuju cita-cita besar Indonesia yang makmur.

Chusni juga menyoroti bahwa stabilitas ekonomi tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang diwujudkan melalui berbagai langkah konkret.

Salah satu langkah nyata pemerintah, lanjutnya, terlihat dari kebijakan penyediaan pupuk yang kini berjalan lebih baik. Pemerintah berhasil mengatasi persoalan kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi kendala utama produktivitas pertanian. Berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, ketersediaan pupuk kini relatif stabil dan mudah diakses oleh petani.

“Ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah bukan hanya sekadar jargon kampanye, tetapi benar-benar solusi nyata di lapangan,” ungkapnya.

Selain itu, Chusni menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bersama kementerian dan lembaga terkait terus memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan tepat sasaran. Meski masih ada sebagian kecil petani yang menghadapi kendala akibat masalah data, pemerintah telah berupaya menyempurnakan sistem agar distribusinya semakin optimal.

Dengan ketersediaan pupuk yang stabil, petani kini lebih mudah menjalankan seluruh proses pertanian mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Dampaknya, produktivitas pertanian meningkat, Nilai Tukar Petani (NTP) naik, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan intervensi melalui Bulog dengan menetapkan harga dasar gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi tonggak bersejarah yang memberi kepastian dan keuntungan lebih bagi petani.

“Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa visi swasembada pangan di era Presiden Prabowo bukan sekadar wacana, melainkan gerakan nyata menuju kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa,” tutup Chusni.