Stigma Madura Viral Akibat Ulah Oknum, IKAMA Dorong Pemerintah Evaluasi Ormas Bernama Suku

31/12/2025 - 23:56
|
Subscribe

Pertemuan Pengurus IKAMA yang digelar di Kantor KIBIS Madewan, Bangkalan.

Kabar Baru, Bangkalan – Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) mendorong dan mendukung Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya ormas yang menggunakan nama suku, agar tidak menimbulkan stigma negatif dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Ketua Umum IKAMA, H. Muhammad Rawi, menilai penggunaan nama suku oleh ormas kerap menimbulkan persoalan serius ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Dampaknya, citra dan kehormatan satu suku bisa ikut tercoreng akibat ulah segelintir orang.

“Ketika ada ormas membawa nama suku lalu melakukan tindakan melanggar hukum, yang disalahkan bukan hanya pelaku, tetapi seluruh suku. Ini yang kami rasakan belakangan ini,” ujar Rawi kepada wartawan di Bangkalan, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, evaluasi regulasi tersebut penting untuk meminimalisir dampak negatif di ruang publik, tanpa mengurangi hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami tidak menolak kebebasan berserikat. Itu dijamin UUD 1945. Tapi negara juga punya kewajiban memastikan kebebasan itu tidak menimbulkan konflik sosial, stigma, atau perpecahan,” tegasnya.

Rawi menyebut, IKAMA mendukung langkah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum untuk meninjau kembali aturan pendirian dan penamaan ormas, termasuk penguatan pengawasan dan sanksi bagi ormas yang menyalahgunakan identitas suku.

“Evaluasi ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi masyarakat luas, termasuk suku-suku yang namanya dipakai tanpa bisa mengontrol perilaku anggotanya,” katanya.

Ia menambahkan, dalam konteks kejadian yang belakangan viral, penggunaan identitas suku oleh ormas justru memperbesar eskalasi emosi publik dan mempercepat penyebaran stigma negatif di media sosial.

“Begitu ada kejadian, langsung disebut sukunya. Padahal itu murni perbuatan oknum. Inilah yang harus dicegah oleh negara melalui regulasi yang lebih tegas dan adil,” ujarnya.

IKAMA, lanjut Rawi, berharap Pemerintah Pusat segera melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, dan organisasi kedaerahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijak dan berkeadilan.

“Kami siap dilibatkan. Prinsip kami jelas, jaga persatuan, jaga martabat suku, dan jaga ketertiban hukum,” pungkasnya.