Sekolah Swasta Bingung Jalankan Program SSK, Aturan Teknis Masih Abu-Abu

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat respons positif dari kalangan sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta. Program yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itu dinilai sebagai langkah strategis dalam pemerataan layanan pendidikan. Namun, hingga saat ini sejumlah sekolah mengaku masih menunggu kejelasan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kepala SMK Swasta Farmasi Purwakarta, Jeni Jenal Mutaqin, mengatakan pihaknya mendukung penuh program yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut. Kendati demikian, sekolah masih menghadapi sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pembiayaan dan aturan operasional yang belum dijelaskan secara rinci.

Menurut Jeni, sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah belum memberikan gambaran utuh mengenai skema pelaksanaan program, termasuk status bantuan yang akan diterima sekolah dan peserta didik.

“Secara prinsip kami mendukung Program SSK karena tujuannya sangat baik, yaitu membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan. Namun, hingga saat ini kami masih menunggu penjelasan teknis yang lebih rinci agar pelaksanaannya tidak menimbulkan multitafsir,” ujarnya, Rabu (24/6).

Ia menjelaskan, dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belum terdapat rincian mengenai besaran bantuan yang diterima sekolah maupun ketentuan terkait biaya lain yang mungkin timbul selama proses pendidikan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diterima sekolah, bantuan dalam Program SSK berupa subsidi SPP sebesar Rp100 ribu per bulan dan bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta untuk setiap peserta didik. Namun, sejumlah sekolah kejuruan memiliki kebutuhan operasional yang berbeda-beda, terutama sekolah dengan program pendidikan khusus.

“Untuk sekolah kesehatan misalnya, terdapat kebutuhan biaya praktikum, pengadaan alat praktik, hingga pelaksanaan praktik kerja lapangan yang memerlukan anggaran cukup besar. Kami masih menunggu kepastian apakah sekolah diperbolehkan mengenakan biaya tambahan sesuai kebutuhan tersebut atau tidak,” katanya.

Ketidakjelasan aturan tersebut membuat pihak sekolah memilih bersikap hati-hati dalam memberikan informasi kepada orang tua calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur SSK.

Jeni mengungkapkan, hingga saat ini SMK Farmasi Purwakarta telah menerima beberapa pendaftar melalui program tersebut. Namun pihak sekolah belum melakukan pembahasan terkait pembiayaan dengan orang tua siswa sebelum ada petunjuk resmi dari pemerintah.

“Kami tidak ingin terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Karena itu, kami memilih menunggu regulasi yang jelas agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga dirasakan SMK Swasta Bina Budi Purwakarta. Kepala SMKS Bina Budi Purwakarta, Aam Aminah, mengaku pihaknya masih menunggu kepastian mengenai konsep bantuan yang diberikan pemerintah, apakah bersifat subsidi sebagian atau pembiayaan penuh bagi peserta didik penerima program.

Menurut Aam, mekanisme penyaluran dana bantuan juga menjadi salah satu hal yang masih perlu diperjelas agar sekolah dapat menyusun perencanaan keuangan secara tepat.

“Kami masih menunggu kejelasan mengenai skema pembiayaan dan proses pencairannya. Informasi yang kami terima, bantuan akan disalurkan secara bertahap. Karena itu kami berharap petunjuk teknis segera diterbitkan,” katanya.

Meski masih terdapat sejumlah pertanyaan, Aam mengakui Program SSK memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.

“Alhamdulillah, jumlah pendaftar mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Program ini cukup membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi pendidikan Purwakarta, Agus Muharam, menilai pemerintah perlu segera menyampaikan regulasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan setiap sekolah swasta tidak dapat disamaratakan karena masing-masing memiliki standar layanan dan biaya operasional yang berbeda.

“Pemerintah harus memberikan kepastian aturan secara jelas. Sekolah kesehatan, sekolah teknik, maupun sekolah umum memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Agus menambahkan, apabila sekolah swasta tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan sama sekali, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kecukupan bantuan yang diberikan pemerintah untuk menunjang operasional pendidikan.

Ia berharap implementasi Program SSK dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memperluas akses pendidikan tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik.

“Program ini sangat baik dan patut didukung. Namun agar berjalan optimal, diperlukan kejelasan regulasi, komunikasi yang intensif, serta keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan sehingga sekolah tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.***