Sekjen PB PMII: Firli Bahuri Terjebak Dalam Kepentingan Politik Praktis 

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Muhammad Rafsanjani menilai lembaga KPK terlalu diseret ke ranah politik praktis.

Hal tersebut disampaikan oleh Rafsan saat PB PMII melakukan aksi berupa Kuliah Umum dan Diskusi Terbuka di depan kantor KPK RI.

Rafsan juga menilai bahwa saat ini independensi KPK sedang dipertanyakan, pasalnya Ketua KPK Firli Bahuri sering melakukan tindakan kontriversial yang melanggar kode etik KPK.

“Independensi KPK saat ini dipertanyakan. Isu gaduh belakangan justru semakin memperlihatkan bahwa KPK terlalu diseret ke ranah politik praktis atau bahkan menjadi tunggangan politik oknum,” kata Sekjen Rafsan.

Hal ini, lanjut Rafsan, tentu berbahaya bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, akibat tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang kontroversial tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Adapun dalam aksi tersebut, PB PMII menuntut Dewan Pengawas KPK agar mengevaluasi kinerja Ketua KPK Firli Bahuri juga menilai integritas Ketua KPK perlu dipertanyakan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri mengatakan bahwa Firli Bahuri dianggap sudah terlalu sering mengundang kontroversi.

“Sebelumnya Firli pernah diadukan kepada Dewan Pengawas KPK terkait tindakannya mengendarai helikopter untuk urudan pribadi,” kata Gus Abe sapaan akrabnya.

Gus Abe juga mengatakan bahwa akibat tindakannya tersebut, Firli diputuskan oleh Dewas KPK telah melanggar kode etik sesuai Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

“Firli dianggap melanggar poin integritas dalam aturan itu,” ucap Gus Abe.

Untuk itu, Gus Abe menegaskan seharunya Firli fokus melakukan penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, saat ini beragam masalah muncul dimulai dari gaya hidup mewah pejabat Kementerian Keuangan, kasus dugaan pencucian uang yang mengakibatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun.

“Situasi Indonesia pada indeks persepsi korupsi (CPI) semakin tenggalam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik,” tutur Gus Abe.