Robert Malaseme, Putra Moi Jadi Wakil Ketua III DPR

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Perjalanan hidup Robert Ezra Via Dolorosa Malaseme, S.Si, menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan pengabdian dapat membawa perubahan bagi masyarakat asli Papua.

Putra asli Suku Moi, kini dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua III DPR Kota Sorong periode 2024–2029.

Robert resmi dilantik dalam Sidang Paripurna XXV DPR Kota Sorong, Jumat (10/10/2025).

Setelah sebelumnya dikukuhkan sebagai anggota DPR jalur mekanisme pengangkatan (Otonomi Khusus/Otsus) pada 9 September 2025.

Perjalanan pendidikan Robert dimulai di SDN Bojong Rawa Lumbu 2, Bekasi, Jawa Barat, tempat ia menamatkan sekolah dasar pada tahun 1995.

Ia kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 5 Kota Sorong dan lulus pada tahun 1998.

Setelah itu, Robert menempuh pendidikan di SMA YPPK Agustinus Sorong, lulus pada tahun 2001.

Semangat belajarnya tak berhenti di situ. Ia melanjutkan studi ke Universitas Negeri Manado (UNIMA), jurusan Ilmu Biologi, Fakultas MIPA, dan berhasil meraih gelar sarjana sains (S.Si) pada tahun 2007.

Sebelum terjun ke dunia politik, Robert mengawali karier profesional di sektor perbankan.

Ia bergabung dengan Bank Papua pada tahun 2009 sebagai tenaga kontrak (PKWT), lalu diangkat menjadi pegawai tetap pada 2010.

Selama 14 tahun berkarier di dunia perbankan.

Robert dikenal sebagai sosok pekerja keras dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas Selebesolu Bank Papua hingga 2024.

Kini, sebagai Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tiga fungsi utama DPR: pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran.

Ia juga menjadi jembatan antara kelompok khusus (Otsus) dan masyarakat, agar aspirasi Orang Asli Papua (OAP) dapat terwakili dalam kebijakan pemerintah daerah.

Bagi Robert, jabatan yang diembannya bukan sekadar posisi politik, tetapi amanah untuk memperjuangkan hak-hak OAP dan memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sejak awal, kami di kursi Otsus hadir untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua,” ujarnya kepada Kabarbaru.co.

Robert menegaskan DPR, terutama melalui kelompok khusus, akan fokus mengawasi program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ia juga mendorong lahirnya peraturan daerah non-keuangan (non-APBD) yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat asli Papua.

“Tidak semua perjuangan harus lewat APBD. Kami ingin lahir perda-perda yang betul-betul mengikat dan melindungi hak-hak orang Papua di tanahnya sendiri,” tegasnya.

Sebagai putra daerah dan bagian dari Suku Moi, Robert menutup dengan pesan penuh tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang diwakilinya.

“Kami di DPR bukan hanya simbol perwakilan, tapi bagian dari perjuangan agar suara Orang Asli Papua tetap hidup, dihormati, dan menjadi dasar setiap kebijakan pembangunan di Kota Sorong,” pungkasnya.