Politik Jatah Kanda, Potret Hegemoni di Ruang Organisasi

18/11/2025 - 21:56
|
Subscribe

Penulis adalah Sayuti Melik. (Foto: Ist).

Kabar Baru, Opini — “Kadangkala demi melancarkan manuver para senior agar bisa meraih jabatan, para junior harus bergerak untuk menyerang mereka yang saat ini sedang menjabat. Begitulah politik jatah kanda bekerja.”

Banyak organisasi di Indonesia, mulai dari organisasi kepemudaan, komunitas, hingga perkumpulan mahasiswa, kata kanda telah menjadi istilah sosial yang sarat makna. Secara sederhana, kanda merujuk pada “senior”, seseorang yang lebih dulu bergabung, lebih lama berproses, atau memiliki posisi yang dianggap lebih mapan dalam struktur organisasi. Namun dalam praktiknya, kanda bukan hanya predikat hormat; ia adalah kategori sosial yang memproduksi relasi kuasa. Kata ini membawa beban simbolik: ia menandai otoritas moral, legitimasi historis, dan hak untuk mengarahkan generasi di bawahnya. Di beberapa ruang, kanda dihormati sebagai penjaga tradisi dan penuntun regenerasi. Tetapi dalam banyak kasus lain, istilah ini justru menjadi perangkat hegemonik yang membungkus dominasi dalam bahasa keakraban.

Dari sinilah muncul fenomena yang penulis sebut sebagai “politik jatah kanda” yang suatu dinamika kekuasaan yang bekerja di balik layar organisasi, di mana senioritas tidak sekadar dihormati, tetapi dipakai sebagai mata uang politik untuk mengontrol arah, distribusi posisi, bahkan kesadaran para junior. Istilah kanda yang tampak akrab dan egaliter itu, ketika dibaca secara kritis, memperlihatkan bagaimana sistem patronase direproduksi secara halus melalui bahasa keorganisasian.

Pengantar ini membuka jalan bagi pembacaan lebih dalam: bahwa di balik keseharian penggunaan istilah kanda, tersembunyi mekanisme sosial yang memengaruhi bagaimana kekuasaan diperebutkan, diwariskan, dan dipertahankan di berbagai organisasi di Indonesia.

Dalam lanskap politik Indonesia, kekuasaan jarang berpindah tangan secara murni melalui meritokrasi. Demokrasi yang tampil dalam bentuk prosedural justru menutupi mekanisme laten dari reproduksi kekuasaan yang bersifat feodal dan oligarkis. Fenomena ini oleh penulis menyebutnya sebagai “politik jatah kanda“ sebuah artikulasi yang nyata dalam bentuk mikro dari patologi politik yang lebih luas: bagaimana demokrasi disandera oleh logika patronase yang diwarisi dari struktur kolonial dan feodalisme politik. Di balik retorika regenerasi, bekerja suatu mekanisme yang memastikan agar kekuasaan tetap berputar di lingkaran elite para kanda. Dalam kerangka teoritik, fenomena ini dapat dibaca melalui patron-klientelisme (Scott, 1972) dan analisis oligarki politik (Winters, 2011), dua konsep yang sama-sama menelanjangi bagaimana kekuasaan direproduksi bukan melalui ide atau merit, melainkan melalui kontrol simbolik dan distribusi sumber daya.

James C. Scott (1972) menyebut politik patron-klien sebagai sistem pertukaran yang asimetris antara pemilik kuasa (patron) dan mereka yang membutuhkan perlindungan (klien). Namun, di tangan struktur oligarkis Indonesia, hubungan ini mengalami mutasi menjadi sistem dominasi yang berlapis ideologis. Senior: yang berperan sebagai patron, tidak hanya mengendalikan akses politik, tetapi juga menguasai cara berpikir junior melalui bahasa “kesetiaan,” “pengabdian,” dan “utang budi.” Junior digerakkan bukan karena kesadaran politik yang bebas, melainkan karena terikat dalam logika moral yang diproduksi oleh sistem kekuasaan itu sendiri. Serangan terhadap pejabat aktif yang tidak sejalan dengan kepentingan patron menjadi ritual hegemonik; sebuah mekanisme disipliner yang memastikan agar sirkulasi kekuasaan tidak keluar dari orbit senioritas.

Secara fenomenologis dapat dibaca sebagai bagian dari moral economy of domination, di mana nilai-nilai kultural seperti hormat pada senior atau pengabdian disublimasi menjadi instrumen kekuasaan. Dalam realitas birokrasi, ia mengambil bentuk politik jatah; pembagian posisi, proyek, dan pengaruh berdasarkan manuver gila-gilaan, bukan prestasi. Di sini, moralitas berfungsi sebagai topeng ideologis bagi distribusi material yang timpang. Ketika pejabat aktif mencoba membangun otonomi atau tidak sejalan dengan patron, sistem ini segera memanggil mekanisme koreksi: junior digerakkan untuk menggembosi legitimasi sang pejabat. Dengan demikian, politik jatah kanda tidak sekadar persoalan loyalitas pribadi, melainkan cara kekuasaan mengatur reproduksi dirinya melalui rasa takut dan penghormatan yang dilembagakan.

Lebih jauh, pola patronase ini menemukan bentuk paling konkret dalam apa yang dapat disebut sebagai junior by design: kader-kader muda yang direkayasa sebagai instrumen politik. Mereka tampak seperti agen moral, namun sebenarnya adalah produk politik instrumental yang lahir dari kalkulasi patronal. Mobilisasi mereka yang tampak spontan sejatinya merupakan simulakra dari gerakan rakyat. Dalam analisis penulis, ini adalah bentuk false consciousness: kesadaran palsu yang mengabdi pada kekuasaan sambil mengira sedang melawannya. Para junior tampil sebagai perlawanan, padahal sesungguhnya bagian dari mesin kekuasaan yang sedang melakukan koreksi internal terhadap dirinya sendiri.

Pola ini menunjukkan bahwa relasi sosial di arena politik Indonesia telah direduksi menjadi instrumental politics, politik tanpa nilai, tanpa ideologi, dan tanpa horizon emansipasi. Senior memetakan siapa yang potensial dikendalikan, lalu mengonstruksi mereka menjadi “agen perjuangan moral” yang beroperasi di bawah nalar oligarkis. Melalui distribusi simbolik (akses media, dana, dan jabatan), para patron membangun ruang hegemoni di mana segala bentuk mobilisasi tampak natural, padahal merupakan produk dari rekayasa sistemik. Gerakan yang seharusnya menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat justru menjadi arena kooptasi kekuasaan.

Apa yang tampak sebagai perlawanan, sesungguhnya adalah strategic mobilization, penggunaan simbol-simbol perjuangan untuk melanggengkan struktur demi posisi patron. Ketika opini publik digiring, tekanan meningkat, dan pejabat aktif kehilangan legitimasi, patron kembali naik ke permukaan seolah sebagai penyelamat. Dengan kata lain, demonstrasi yang dipentaskan di permukaan justru menjadi mekanisme konservatif di kedalaman: kekuasaan yang berganti wajah melalui tangan-tangan muda yang tunduk pada logika patron.

Namun, penting dicatat: tidak semua mobilisasi junior adalah tiruan. Di beberapa ruang, masih ada gerakan yang lahir dari kesadaran moral yang autentik. Tantangan teoretisnya adalah membedakan antara genuine movement dan designed mobilization. Dalam membaca keduanya, kita tidak boleh terjebak pada bentuk lahiriah aksi, melainkan menelisik siapa yang memproduksi narasi, mengatur sumber daya, dan menentukan arah. Di sinilah analisis menemukan fungsi kritisnya: membongkar relasi kuasa di balik simbol perjuangan.

Penulis percaya, pun terlibat menjadi bagian dari barisan yang bergerak atas dasar kesadaran politik yang otonom, bukan karena koordinasi, arahan, atau pesanan dari patron mana pun. Bahwa aksi yang dijalankan lahir dari kemarahan kolektif terhadap ketimpangan sosial dan penyimpangan kekuasaan, bukan dari kalkulasi siapa yang akan diuntungkan secara jabatan.

Karena itu, berkeyakinan bahwa masih ada gerakan yang murni lahir dari nalar emansipatoris bukanlah romantisme, tetapi pengalaman yang tumbuh dari praksis politik itu sendiri.

Dalam pengalaman itu, penulis belajar bahwa demonstrasi sejati bukanlah instrumen untuk menaikkan satu figur dan menjatuhkan yang lain karena bukan kanda, melainkan mengembalikan suara publik yang telah direbut oleh sistem. Artinya, demonstrasi adalah medium untuk mengembalikan politik kepada sumber moralnya: rakyat. Kesadaran politik tidak lahir dari arahan, tetapi dari benturan langsung dengan realitas ketidakadilan. Dari jalanan, kampus dan forum-forum kecil penulis memahami bahwa kebebasan berpikir dan bertindak adalah bentuk paling murni dari kedaulatan politik.

Namun pengalaman itu pula yang membuka mata penulis terhadap paradoks gerakan: bagaimana semangat emansipatoris yang lahir dari bawah dapat dengan mudah direduksi menjadi alat manuver elite. Di sinilah refleksi menjadi penting, bahwa setiap gerakan harus terus mengoreksi dirinya sendiri agar tidak tergelincir menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan yang hendak ia lawan. Karena itu, kepercayaan penulis pada otonomi gerakan bukanlah idealisme naif, tetapi hasil dari dialektika praksis: dari mengalami, menyadari, lalu mengkritisi.

“Politik jatah kanda” telah menimbulkan distorsi serius dalam rasionalitas publik. Ketika gerakan sosial dijadikan alat kekuasaan, bahasa perlawanan kehilangan makna emansipatorisnya. Yang tersisa hanyalah teater politik, tempat para aktor memainkan peran moral untuk memuluskan status quo patron. Negara pun menjadi korban dari permainan ini, terjebak antara menanggapi tekanan sosial atau melacak sumber politik di baliknya. Dalam jangka panjang, muncul policy fatigue: kebijakan yang diambil bukan karena rasionalitas publik, tetapi karena tekanan patronal. Di sinilah demokrasi berubah menjadi ilusi performatif: tampak dinamis, padahal kaku di dalam.

Jeffrey A. Winters (2011) menegaskan bahwa oligarki bukan hanya kekuasaan minoritas kaya, tetapi sistem yang memproduksi kekayaan dan kekuasaan itu sendiri secara berulang melalui kontrol institusional. Dalam konteks Indonesia, oligarki merasuk hingga ke tingkat mikro, menjalar ke partai, birokrasi, bahkan organisasi kemahasiswaan. Politik jatah kanda adalah manifestasi dari logika oligarki ini: sistem di mana loyalitas lebih berharga daripada integritas, dan kesetiaan menjadi mata uang politik utama. Para junior bukanlah subjek pembaharu, melainkan operator bagi stabilitas kekuasaan patron.

Situasi ini memperkaya analisis dengan konsep symbolic power, yakni kekuasaan yang bekerja melalui pengakuan. Patronase bertahan bukan karena represi, tetapi karena diterima sebagai kewajaran moral. “Rasa hormat kepada kanda” menjadi bentuk internalisasi dominasi. Nilai-nilai seperti pengabdian dan etika senioritas diubah menjadi perangkat simbolik untuk menundukkan generasi muda. Dengan cara itu, kekuasaan bekerja tanpa terlihat: ia diimani. Dan di sinilah politik jatah kanda mencapai bentuk paling halusnya, ia tidak hanya melecehkan tubuh, tetapi juga kesadaran.

Fenomena ini menunjukkan ironi politik modern Indonesia. Di satu sisi, berbicara tentang regenerasi dan demokrasi; di sisi lain, mempertahankan struktur feodal dalam kardus moralitas. Oligarki bertahan bukan karena kuat, melainkan karena berhasil membungkus dirinya dengan bahasa reformasi. Politik jatah kanda adalah rekayasa atas moral, di mana yang tampak sebagai koreksi justru berfungsi sebagai reproduksi.

Dalam horizon demokrasi, gejala ini merupakan ancaman serius. Ia membekukan regenerasi, memperdagangkan loyalitas, dan menundukkan rasionalitas birokrasi di bawah logika patronal. Kekuasaan menjadi sekadar giliran, bukan visi. Demokrasi kehilangan substansi etisnya, berganti menjadi ritual distribusi jatah. Dalam situasi ini, kritik tidak cukup hanya moral, tetapi harus struktural: membongkar logika patronase sebagai basis reproduksi oligarki.

Maka, moralitas patronase harus segera didekonstruksi menjadi iklim politik substantif. Menolak “jatah” berarti melawan ideologi ketimpangan yang bersembunyi di balik bahasa hormat dan pengabdian. Regenerasi sejati hanya lahir ketika yang muda berani menolak menjadi alat. Dalam perspektif penulis, perlawanan terhadap politik jatah kanda bukanlah konflik antar-generasi, melainkan perjuangan melawan hegemoni yang membungkam potensi emansipasi.

Akhirnya, politik jatah kanda bukan sekadar istilah dari penulis sendiri atas pembacaannya terhadap fenomena sosio-antropologis politik, tetapi alegori universal tentang bagaimana kekuasaan mereproduksi dirinya melalui loyalitas, simbol, dan rasa hormat yang dilembagakan. Menyingkap demokrasi yang timpang, yang melayani oligarki sambil mengklaim berbicara untuk rakyat. Dalam bahasa Scott (1972), adalah moral economy of power; dalam bahasa Winters (2011), adalah oligarchic survival strategy; dan dalam bahasa penulis, ia adalah bentuk baru dari perbudakan kesadaran. Mengkritisinya adalah langkah awal menuju politik yang emansipatoris, politik yang bukan lagi soal jabatan kanda, tetapi soal kemanusiaan.

Penulis adalah Sayuti Melik.