Perda Rusun Dibahas, Syahlevi Dorong Sewa Terjangkau dan Fasilitas Memadai

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, BANDUNG – Keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di Kota Bandung mendorong penyediaan rumah susun sebagai salah satu solusi pemenuhan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, kebijakan pembangunan hunian vertikal dinilai harus diiringi tata kelola yang baik, fasilitas memadai, serta biaya sewa yang terjangkau.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Edwin Apandi, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Syahlevi menegaskan, pembaruan regulasi rumah susun yang sebelumnya ditetapkan pada 2014 diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun di Kota Bandung. Regulasi baru diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan penghuni.

“Saat ini kami sedang membahas Raperda tentang Rumah Susun di Pansus 20. Perda ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang diterbitkan pada 2014,” ujar Syahlevi.

Ia menjelaskan, rancangan regulasi tersebut terdiri atas 111 pasal yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun. Oleh karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh agar aturan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan hak, kenyamanan, dan kemampuan ekonomi para penghuni.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah berbagai keluhan penghuni rumah susun, mulai dari keterbatasan fasilitas, biaya sewa yang dinilai memberatkan, hingga tarif kebutuhan dasar seperti listrik dan air.

“Persoalan rumah susun ini cukup kompleks. Keluhan penghuninya beragam, mulai dari fasilitas yang masih kurang, harga sewa yang dinilai mahal, sampai biaya listrik dan air. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan perda,” katanya.

Menurut Syahlevi, rumah susun semestinya menjadi instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Karena itu, keterjangkauan biaya, kualitas fasilitas, dan kepastian pelayanan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaannya.

Tantangan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandung juga tergambar dari ketimpangan antara ketersediaan unit dan jumlah pemohon. Saat ini, Kota Bandung memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 941 unit. Sementara itu, sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) tercatat dalam daftar tunggu.

Data tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara kapasitas hunian yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sekaligus mempertegas pentingnya penambahan rumah susun sebagai alternatif penyediaan tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ungkapnya.

Syahlevi berharap, Raperda Rumah Susun dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk membenahi tata kelola rusunawa sekaligus mendorong pengembangan hunian vertikal baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan kebijakan rumah susun tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun. Aspek kelayakan fasilitas, keterjangkauan tarif sewa, kualitas pelayanan, serta transparansi pengelolaan juga harus menjadi tolok ukur.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, DPRD Kota Bandung diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan. Dengan demikian, rumah susun tidak hanya menjadi jawaban atas keterbatasan lahan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)