DPRD Bandung Perkuat Payung Hukum PUG, Seluruh OPD Bakal Dilibatkan

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, BANDUNG – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan upaya memastikan kebijakan pembangunan mampu mengakomodasi perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, serta kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Christian menjelaskan, kebijakan pengarusutamaan gender telah memiliki landasan di tingkat nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan tersebut mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan.

Sementara di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki sejumlah regulasi terkait PUG. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Meski demikian, keberadaan regulasi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui peraturan daerah agar implementasi PUG memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Penguatan tersebut juga diarahkan untuk memastikan adanya mekanisme pelaksanaan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan dan evaluasi yang jelas dan terukur.

“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Pansus 19 dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan. Hal itu antara lain dilakukan melalui pembentukan atau penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender serta penunjukan focal point di setiap OPD.

Pokja PUG diharapkan menjadi motor koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Sementara itu, focal point bertugas memastikan perspektif gender terakomodasi dalam setiap program dan kegiatan di lingkungan OPD masing-masing.

Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi melibatkan seluruh OPD. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang program yang responsif gender, serta mengevaluasi sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran.

Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting dari itu, pembangunan harus mampu memberikan manfaat secara adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap penerapan pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih konsisten, sistematis, dan terukur. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin kesetaraan akses, kesempatan berpartisipasi, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. (*)