Perang, Minyak, dan Pasar: Indonesia di Simpang Geopolitik Dunia

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Opini — Dalam sejarah geopolitik modern, peristiwa yang menandai riwayat sebuah bangsa hampir selalu berakar pada konflik hegemoni: baik berupa perang ideologi, perebutan sumber daya, maupun benturan kekuasaan. Peristiwa kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026 bukan saja memicu guncangan besar di Timur Tengah, tetapi juga menjadi simbol retaknya tata kekuasaan global yang selama ini dipengaruhi oleh kapitalisme militer dan intervensi kekuatan-kekuatan besar.
Khamenei bukan sekadar seorang pemimpin, ia adalah arsitek ideologi dan politik Iran pasca revolusi 1979. Tokoh yang secara konsisten menolak dominasi Barat dan menjadi ujung tombak tandingan terhadap pengaruh Amerika serta sekutunya di kawasan. Kematian Khamenei dalam targeted strike yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama Israel, setelah rangkaian konflik panjang, merupakan puncak dari pertarungan antara logika kekuatan negara adidaya dengan ambisi kedaulatan suatu bangsa.

Kapitalisme Global dan Eskalasi Konflik

Dengan cermat, konflik ini harus dibaca tidak hanya sebagai peperangan antara negara-negara tertentu, tetapi juga sebagai efek sistemik dari kapitalisme global yang mempolitikkan energi, industri militer, dan perdagangan dunia. Kematian figur semacam Khamenei memberi dampak langsung terhadap kestabilan pasar energi global, terutama mengingat peran vital Iran dalam jalur eksport minyak melalui Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi suplai energi dunia. Ketika potensi penutupan jalur ini meningkat, harga minyak dan komoditas energi lainnya langsung bergejolak, menaikkan inflasi global sekaligus memperlemah ekonomi negara-negara importir energi.
Ketidakstabilan ini bukan fenomena kebetulan, melainkan gejala dari bagaimana kapitalisme global bereksperimen dengan perang sebagai instrumen ekspansi. Memaksakan dominasi pasar sambil menciptakan ruang bagi industri pertahanan untuk tumbuh. Dalam perspektif Francis Fukuyama, konflik semacam ini melukai integrasi ekonomi global yang selama ini dijadikan modal utama sistem neoliberal abad ke-21. Namun lebih jauh lagi, menurut Hasjim Wahid dalam Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, konflik global mencerminkan adanya hubungan antara logika pasar, kekuasaan negara, dan identitas bangsa yang selalu berada dalam tarikan antara dominasi eksternal dan kedaulatan. Konflik ini adalah cermin nyata dari ketegangan tersebut: ketika negara-negara dengan kekuatan militer kapitalis mengejar kepentingannya, negara-negara lain (terutama di Global South) menjadi lahan uji strategi dan taktik geopolitik global.

Dinamika Geopolitik Pasca Serangan

Selepas serangan yang menewaskan Khamenei, Iran tidak tinggal diam. Militer Iran melancarkan serangan balasan berupa rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan. Konflik melebar melalui proxy dan sekutu terlihat dari respons militan Hezbollah di Lebanon yang menyerang Israel, sehingga memperlebar front konflik di kawasan Levant.
Krisis ini membuat peta kekuatan di Timur Tengah semakin cair. Negara-negara yang sebelumnya berupaya menjalin normalisasi atau menyeimbangkan hubungan seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk kini menghadapi dilema: ikut dalam logika sekutu Amerika atau mengambil jarak demi stabilitas regional. Rusia dan China, sebagai aktor besar lain dalam tatanan global, mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Iran, menunjukkan bahwa konflik ini menyentuh lebih jauh daripada sekadar pertikaian bilateral: ia adalah cermin bipolaritas baru di era multipolar.

Posisi Indonesia: Kedaulatan Negeri di Tengah Geopolitik Besar

Bagi Indonesia, dinamika geopolitik ini menjadi panggilan serius untuk refleksi terhadap posisi strategisnya di dunia yang dipenuhi tarik menarik kekuatan besar. Sejak era kemerdekaan, Indonesia menegaskan prinsip non-blok dalam kebijakan luar negeri, tidak berpihak kepada blok kekuatan dominan manapun dan memperjuangkan kedaulatan serta keadilan global. Posisi ini sejalan dengan semangat Trikora, yang bukan hanya tentang pembebasan wilayah, tetapi tentang menghapus dominasi dari luar. Dalam konteks inilah Indonesia seharusnya menyikapi krisis Timur Tengah: bukan sebagai sekutu otomatis satu blok, melainkan sebagai negara yang memprioritaskan diplomasi, perdamaian, dan hak asasi manusia di atas logika dominasi kekuatan.
Seruan Indonesia selama ini yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap normalisasi sepihak dengan Israel tanpa penyelesaian adil terhadap Palestina menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip yang lebih besar. Bahwa tidak ada kedaulatan yang boleh diabaikan demi kepentingan satu pihak tertentu. Ketika konflik memanas, suara Indonesia harus tetap menekankan pentingnya gencatan senjata, pengerahan bantuan kemanusiaan, dan forum multilateral untuk penyelesaian damai. Pendekatan ini sejalan dengan literasi Hasjim Wahid yang melihat sejarah Indonesia bukan sebagai subordinat kekuatan global, tetapi sebagai pelopor dalam upaya membangun sistem internasional yang lebih adil dan manusiawi.

Refleksi Akhir: Geopolitik, Kapitalisme, dan Humanisme

Kematian Khamenei dan eskalasi konflik Timur Tengah memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan dunia yang masih dipengaruhi oleh strategi kekuatan besar yang berakar dari kapitalisme militer. Kejadian ini menegaskan bahwa negara-negara kecil dan menengah tidak bisa hanya menjadi penonton. Dalam bingkai sejarah kebangsaan, Indonesia harus terus memperjuangkan suara independen di forum internasional sekaligus mendukung tata dunia yang lebih manusiawi dan damai.
Geopolitik baru tidak boleh sekadar digerakkan oleh logika kekuatan militer dan pasar, tetapi harus ditopang oleh norma-norma humanisme, diplomasi cerdas, dan solidaritas global yang selama ini menjadi spirit perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Penulis adalah Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, Pengurus PB PMII.