Penunjukan Nurul Ghufron sebagai Komisaris Bank Jatim, Gubernur Khofifah Abaikan Meritokrasi

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya– Penunjukan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sebagai komisaris Bank Jatim menuai kritik tajam dari berbagai kalangan aktivis Anti Korupsi. Banyak pihak mempertanyakan relevansi latar belakang hukum Ghufron dengan posisi strategis di sektor perbankan yang sarat dengan aspek bisnis, keuangan, dan manajemen risiko.

Nurul Ghufron, yang dikenal sebagai akademisi dan tokoh antikorupsi, dinilai tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang memadai dalam bidang perbankan. Kritik publik terutama datang dari pengamat ekonomi, aktivis antikorupsi, dan warganet, yang menyayangkan penempatan figur hukum ke dalam posisi yang seharusnya diisi oleh profesional dari dunia keuangan atau manajemen.

“Orang hukum malah disuruh mengelola perbankan. Ini seperti menempatkan nelayan untuk mengemudikan pesawat, Jelas tidak nyambung,” ujar Hamdani Aktivis Anti Korupsi Jawa Timur.

Tak hanya soal kompetensi, kritik juga diarahkan pada dugaan politisasi jabatan di BUMD. Beberapa Hamdani juga menilai, jabatan komisaris di bank daerah semakin kental digunakan sebagai ‘pensiunan’ atau ‘hadiah’ politik bagi mantan pejabat negara, alih-alih murni berdasarkan kapasitas profesional.

“Jangan sampai Gubernur Khofifah melihat BUMD Seperti Bank Jatim mengalami kerugian karena dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya” Tegasnya.

Melalui Pesan WhatsApp Nurul Ghufron membenarkan bahwa ia mendapat pesan khusus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terkait penunjukannya sebagai Komisaris Independen Bank Jatim.

Meski begitu, pihak yang mendukung penunjukan Ghufron menilai pengalaman antikorupsinya bisa menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola dan transparansi di tubuh Bank Jatim. Namun, kritik terhadap proses dan prinsip meritokrasi tetap menjadi sorotan utama dalam polemik ini.