PB PMII Gelar Labour Hub Vol. 2: Kupas Tuntas Ancaman TPPO Digital terhadap Gen-Z

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas

Kabarbaru, Jakarta, 3 Juni 2025 — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), khususnya Bidang Ketenagakerjaan, kembali hadir lewat forum Labour Hub Vol. 2 dengan mengangkat tema yang sangat relevan: “Ancaman TPPO Modus Scammer bagi Gen-Z Indonesia.” Acara ini berlangsung pada Selasa (3/6) di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan disiarkan secara langsung lewat PMII Official Channel.

Forum ini bukan sekadar diskusi biasa. Hadir berbagai kalangan penting—mulai dari akademisi UNUSIA, aktivis mahasiswa, praktisi ketenagakerjaan, hingga organisasi masyarakat sipil yang peduli pada isu migrasi dan perdagangan orang. Sejumlah narasumber dari institusi strategis turut ambil bagian, seperti Dr. Ahsanul Minan (Staf Khusus Kepala BP2MI dan Dosen UNUSIA), Nurharsono (Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE), Setya Indra Arifi (Dosen UNUSIA), Muhammad Yasser (Asisten IOM Indonesia), Ahmad Faisol (APJATI), dan Nurul Dewi Saraswati (Direktorat PWNI dan BHI Kemenlu RI). Tak kalah penting, hadir pula Panji Apriana, seorang penyintas perdagangan orang yang berbagi kisah nyatanya.

Mewaspadai Ancaman TPPO Digital

Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB PMII, M. Raziq Ilham, membuka acara dengan penegasan bahwa Labour Hub adalah ruang strategis berbasis riset dan advokasi untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan secara lebih serius. “TPPO adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak anak muda dengan pendidikan tinggi jadi korban karena minimnya literasi digital dan tekanan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNUSIA Jakarta, Dr. Syahrizal, yang turut membuka forum, memberi apresiasi tinggi terhadap inisiatif PB PMII. Ia menekankan bahwa TPPO tak hanya soal hukum, tapi juga persoalan moral dan sosial. “Martabat manusia dipertaruhkan. Kampus harus hadir sebagai pusat advokasi dan riset demi mendorong migrasi yang aman dan bermartabat,” tegasnya.

Kisah Panji Apriana: Dari Janji Manis ke Neraka Perbudakan

Bagian paling menyentuh datang dari testimoni Panji Apriana, yang pernah menjadi korban jaringan penipuan online lintas negara. Berawal dari tawaran kerja ke Thailand, Panji justru dijemput militer di perbatasan Myanmar dan dipaksa bekerja dalam skema penipuan crypto bodong. Ia dipaksa membuat akun palsu untuk menipu orang lain secara daring. Saat menolak, Panji disiksa dan ditahan.

Beruntung, berkat bantuan SBMI dan upaya pemerintah, Panji akhirnya bisa dievakuasi, meski harus menunggu lama. Ia berpesan, “Masih banyak kerja layak di Indonesia. Jangan tergiur kerja di luar negeri yang gak jelas. Mending capek kerja di negeri sendiri daripada disiksa di negeri orang.”

Data, Strategi, dan Tantangan

Dr. Ahsanul Minan memaparkan data mengejutkan: sekitar 40 persen korban TPPO adalah pemuda usia 15–24 tahun. Mereka direkrut lewat media sosial dan dieksploitasi secara paksa di luar negeri, khususnya di sektor penipuan online.

Nurharsono dari Migrant CARE menambahkan bahwa skema TPPO kini makin terstruktur dan menyasar generasi muda dengan pendekatan digital. Ia mengkritik paradigma migrasi yang masih dipandang sebagai solusi pengangguran. “Banyak anak muda justru dieksploitasi. Saatnya hentikan migrasi sebagai bisnis semata,” tegasnya.

Sementara itu, Setya Indra Arifi menyoroti lemahnya regulasi hukum. Menurutnya, UU TPPO yang ada belum menyentuh jaringan pelaku besar dan transnasional, serta belum memberikan restitusi yang memadai bagi korban. “Hukum kita masih terlalu fokus pada pelaku individu, bukan sindikat korporasi. Ini butuh reformasi serius,” ujarnya.

Dari perspektif organisasi internasional, Muhammad Yasser dari IOM menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban. Ia menjelaskan bahwa kasus sering baru terungkap dari kerabat, bukan dari laporan resmi. Ia pun memaparkan strategi IOM yang disebut 4P: prevention, protection, prosecution, dan partnership.

Ahmad Faisol dari APJATI menambahkan bahwa pekerja migran resmi tidak termasuk dalam kategori TPPO. Ia menyarankan generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri agar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan menemukan pelatih yang sesuai dengan bakatnya. “Kami juga buka konsultasi gratis buat calon PMI,” tambahnya.

Terakhir, Nurul Dewi Saraswati dari Kemenlu RI menyampaikan bahwa saat ini tercatat lebih dari 60.000 kasus TPPO terhadap WNI, dengan Kamboja dan Myanmar sebagai wilayah paling rawan. Pemerintah, katanya, menerapkan pendekatan diplomasi perlindungan dengan prinsip 4P yang sama untuk melindungi WNI.

Rekomendasi: Literasi, Regulasi, dan Kolaborasi

• Diskusi ini tak berhenti di ruang seminar. Sejumlah rekomendasi penting pun dirumuskan:
• Penguatan literasi digital bagi generasi muda agar tak mudah terjebak iming-iming kerja ke luar negeri.
• Edukasi soal migrasi aman hingga ke tingkat desa
• Reformasi regulasi agar mampu menjangkau pelaku korporasi dan jaringan transnasional.
• Penguatan sinergi antar kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah perdagangan orang secara kolektif.

Dengan gelaran Labour Hub Vol. 2 ini, PB PMII membuktikan bahwa isu perdagangan orang bukan lagi sekadar wacana global, melainkan ancaman nyata yang mengintai masa depan generasi muda Indonesia. Sudah saatnya kita sadar dan bergerak bersama. Jangan sampai Gen-Z jadi korban berikutnya.