Menkomdigi Meutya Hafid Dinilai Tidak Becus Urus Konten Hoax hingga Judol

Jurnalis: Achmad Salim

Kabar Baru, Jakarta – Partai Ummat melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai tebang pilih dalam menertibkan konten di media sosial.

Hal ini menyusul reaksi cepat Komdigi dalam membatasi akses konten di kanal YouTube Amien Rais Official yang membahas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Konten tersebut langsung terkena pembatasan wilayah (geo-blocking) hanya dalam hitungan jam setelah tayang.

Sekretaris Jenderal Partai Ummat, Taufik Hidayat, menilai tindakan Komdigi tidak konsisten, terutama jika membandingkannya dengan penanganan konten hoaks yang masih bertebaran luas.

Ia mencontohkan konten berjudul Lagu Mengapa Harus Teddy dari kanal Musik Liar Indonesia yang hingga kini masih bisa diakses publik, padahal konten tersebut menjadi sumber tudingan hoaks terhadap Amien Rais.

Taufik mempertanyakan mengapa Komdigi tidak bergerak cepat menghapus kanal tersebut jika memang ingin melindungi masyarakat dari informasi bohong.

Fokus Judol dan Penipuan Online

Taufik menyebut Komdigi tidak becus dalam menangani berbagai konten negatif yang merusak mental anak bangsa.

Menurutnya, kementerian seharusnya lebih fokus membersihkan platform digital dari praktik judi online (judol), pornografi, terorisme, kekerasan, hingga berbagai modus penipuan yang telah merugikan banyak orang secara finansial.

Ia menyayangkan energi kementerian yang besar justru tampak lebih condong digunakan untuk membungkam aspirasi publik yang menyuarakan kegelisahan.

Partai Ummat berharap Komdigi segera berbenah diri, mengingat kementerian ini memiliki dukungan anggaran yang besar serta peralatan canggih.

Taufik mendorong agar otoritas digital ini bekerja secara objektif dan profesional untuk kepentingan masyarakat luas, bukan justru menjadi alat kekuasaan untuk meredam kritik.

Penataan ekosistem digital yang bersih dan sehat seharusnya menjadi prioritas utama demi menjaga ruang demokrasi di Indonesia.