Menjelang Muktamar, Hasanuddin Wahid Soroti Kaderisasi NU

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid menilai kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) masih terlalu sektoral dan cenderung berorientasi pada pemenuhan syarat struktural organisasi.

Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi bertajuk “NU Masa Depan dan Masa Depan NU”, seri kedelapan bincang-bincang menjelang Muktamar NU ke-35 yang digelar Yayasan Tali Buana Nusantara di Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Udin, kaderisasi NU selama ini lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan struktural, mulai dari tingkat cabang hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kaderisasi kita sangat sektoral, sangat sektoral sekali. hanya baru PMKNU atau apa, untuk jadi ketua cabang, hanya untuk jadi ketua PWNU, hanya untuk jadi ketua umum PBNU.”

Ia menilai orientasi tersebut membuat kaderisasi kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen menyiapkan kader NU untuk berbagai bidang kehidupan.

“Terdistorsi hanya sebab itu. Sehingga sampai Pak Nazar pun kemarin harus tergopoh-gopoh ikut PMKNU di Gresik.”

Cak Udin mengatakan, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan NU (PMKNU) semestinya tidak sekadar menjadi mekanisme sertifikasi atau persyaratan untuk memperoleh mandat kepemimpinan di lingkungan NU.

“Kenapa? Karena PMKNU, kaderisasi hanya untuk urusan pemenuhan jamlah yang saya sebut tadi, hanya untuk sertifikasi. Iya kan?”

“Kalau hanya begitu, itu kaderisasi hanya untuk sertifikasi, syarat dia menjadi pemegang mandat. Itu kan kalah dengan kelompok organisasi yang lain.”

Karena itu, ia mendorong agar sistem kaderisasi NU dikembangkan secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan profesi kader. Menurut dia, NU perlu menyiapkan kader yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, termasuk birokrasi dan politik.

“Mestinya itu kan ada PMKNU khusus anak-anak STAN. Kenapa? Karena NU ke depan pengen punya Menkeu, kan begitu.”

Ia juga mengusulkan adanya kaderisasi khusus bagi kader yang memilih jalur politik. Dengan demikian, kader NU yang berada di berbagai partai politik tetap memiliki orientasi nilai dan visi yang berakar pada NU.

“Kaderisasi politisi. Saya, Mas BBG, dan sebagainya, dikader khusus kelas politisi.”

“Kenapa? Meskipun dia di PKB, di Gerindra, di Golkar, otaknya, visinya, idenya itu NU. Kan begitu.”

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Dr. Marsudi Syuhud, Sekretaris Jenderal DPP PKB Dr. H. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum., serta Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI H. Bambang Haryadi, S.E.

Forum tersebut membahas arah NU menghadapi masa depan sekaligus masa depan NU menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35.