Media dan Politik Emosi: Ketika Perasaan Publik Menjadi Arena Kekuasaan

21/01/2026 - 23:03
|
Subscribe

Penulis adalah Moh Ainur Ridho, Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia.

Kabar Baru, Opini – Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat modern hampir tidak pernah benar-benar terlepas dari media. Kita bangun tidur dengan notifikasi berita, menjalani hari dengan linimasa media sosial, dan menutup malam dengan tayangan atau unggahan viral. Dalam proses ini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk perasaan: rasa takut, marah, simpati, empati, bahkan kebencian. Fenomena ini menunjukkan bahwa media hari ini tidak lagi bekerja semata pada ranah kognitif, melainkan semakin dominan pada ranah afektif.

Di sinilah konsep politik emosi menjadi relevan. Media bukan hanya arena pertukaran informasi, tetapi juga medan kekuasaan tempat emosi publik diproduksi, diarahkan, dan dimobilisasi. Tulisan ini berargumen bahwa kekuasaan media di era digital bekerja terutama melalui pengelolaan emosi audiens. Media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi semakin menentukan apa yang harus dirasakan publik. Dengan menggunakan perspektif teori kekuasaan media, framing, dan ideologi, esai ini mencoba membaca ulang relasi antara media, emosi, dan opini publik.

Media Tidak Netral secara Emosional

Dalam teori media klasik, perhatian sering diarahkan pada bagaimana media memengaruhi sikap dan pengetahuan audiens. Namun, dalam konteks media kontemporer, pengaruh emosional justru menjadi semakin signifikan. Media tidak pernah benar-benar netral secara emosional. Pemilihan kata, gambar, sudut pandang, dan urutan informasi selalu mengandung muatan afektif tertentu.

Melalui mekanisme framing, media tidak hanya membingkai peristiwa secara faktual, tetapi juga secara emosional. Peristiwa yang sama dapat memunculkan reaksi berbeda tergantung bagaimana ia disajikan. Sebuah bencana dapat dibingkai sebagai tragedi kemanusiaan yang mengundang empati, atau sebagai kegagalan sistem yang memicu kemarahan. Pilihan ini bukan sekadar teknis jurnalistik, melainkan bagian dari praktik kekuasaan simbolik.

Dalam kerangka media power, kekuasaan media bekerja dengan cara yang tidak kasat mata. Media tidak memaksa audiens untuk merasakan sesuatu, tetapi menciptakan kondisi di mana emosi tertentu terasa wajar, bahkan seolah-olah alami. Ketika emosi sudah dinormalisasi, audiens cenderung menerima narasi media tanpa banyak jarak kritis.

Politik Emosi sebagai Bentuk Kekuasaan

Konsep politik emosi mengacu pada penggunaan dan pengelolaan emosi sebagai sarana membentuk sikap publik. Dalam konteks ini, emosi bukanlah sesuatu yang spontan dan murni individual, melainkan hasil dari proses sosial dan simbolik. Media berperan penting dalam proses tersebut.

Kekuasaan media tidak selalu hadir dalam bentuk propaganda terang-terangan. Sebaliknya, ia sering bekerja melalui pengulangan narasi emosional. Rasa takut terhadap ancaman tertentu, kemarahan terhadap kelompok tertentu, atau simpati terhadap figur tertentu diproduksi secara konsisten melalui pemberitaan dan konten media. Emosi ini kemudian membentuk opini publik yang relatif stabil.

Jika ditarik ke dalam perspektif Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan dan wacana. Dalam hal ini, emosi menjadi bagian dari wacana yang membentuk cara publik memahami realitas. Media menentukan bukan hanya apa yang layak dibicarakan, tetapi juga bagaimana peristiwa itu harus dirasakan. Kekuasaan semacam ini jauh lebih efektif daripada paksaan, karena ia bekerja melalui internalisasi.

Media Digital dan Intensifikasi Emosi

Perkembangan media digital memperkuat politik emosi. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, dan emosi adalah pemicu keterlibatan paling efektif. Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau simpati cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan konten yang bersifat reflektif atau netral.

Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi oleh narasi emosional yang sering kali menyederhanakan persoalan kompleks. Isu sosial dan politik direduksi menjadi konflik biner: benar-salah, kawan-lawan, korban-pelaku. Dalam kondisi seperti ini, diskusi rasional menjadi semakin sulit, karena emosi mendominasi respons publik.

Dari sudut pandang teori ideologi, kondisi ini menguntungkan struktur kekuasaan tertentu. Emosi yang terfragmentasi membuat publik sibuk bereaksi, tetapi jarang merefleksikan akar masalah. Media digital, dengan kecepatan dan logika viralitasnya, mempercepat proses ini. Publik menjadi aktif secara emosional, tetapi pasif secara struktural.

Dampak Politik Emosi terhadap Opini Publik

Politik emosi memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan opini publik. Opini tidak lagi dibentuk melalui pertimbangan argumentatif yang matang, tetapi melalui resonansi emosional. Rasa marah dapat mengeras menjadi prasangka, rasa takut dapat berubah menjadi kepanikan moral, dan simpati dapat dimanipulasi menjadi legitimasi kebijakan tertentu.

Dalam konteks ini, opini publik menjadi rapuh dan mudah digerakkan. Media memiliki peran strategis dalam menentukan arah emosi tersebut. Ketika emosi publik diarahkan secara terus-menerus pada isu tertentu, perhatian terhadap isu lain otomatis melemah. Inilah bentuk kekuasaan media yang bekerja melalui seleksi emosional.

Namun demikian, penting dicatat bahwa audiens bukanlah sepenuhnya pasif. Audiens tetap memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menolak pesan media. Akan tetapi, ketimpangan kekuasaan antara media dan audiens membuat resistensi tersebut tidak selalu efektif. Ketergantungan audiens terhadap media sebagai sumber makna memperlemah kemampuan mengambil jarak kritis.

Ketergantungan Audiens dan Normalisasi Emosi

Salah satu aspek penting dalam politik emosi adalah ketergantungan audiens pada media. Dalam situasi sosial yang penuh ketidakpastian, media menjadi rujukan utama untuk memahami dunia. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat informasional, tetapi juga emosional. Media memberi petunjuk tentang bagaimana seharusnya peristiwa dirasakan.

Ketika audiens terus-menerus mengandalkan media untuk validasi emosional, kemampuan refleksi individu melemah. Emosi yang diproduksi media menjadi standar bersama. Rasa marah, takut, atau simpati tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai reaksi yang wajar. Di titik ini, kekuasaan media mencapai bentuk paling efektifnya: normalisasi.

Refleksi Kritis

Politik emosi menunjukkan bahwa kekuasaan media hari ini tidak lagi bekerja terutama melalui kontrol informasi, tetapi melalui pengelolaan perasaan. Ini menuntut cara pandang baru dalam studi media. Pertanyaan penting bukan lagi hanya “apa yang disampaikan media”, tetapi “emosi apa yang sedang diproduksi”.

Kesadaran akan politik emosi menjadi penting agar publik tidak terjebak dalam siklus reaksi emosional yang dangkal. Menjadi audiens yang kritis bukan berarti menolak emosi, tetapi menyadari bahwa emosi juga merupakan arena kekuasaan. Dengan kesadaran ini, audiens dapat mengambil jarak dan memulihkan kapasitas reflektifnya.

Kesimpulan

Media kontemporer memainkan peran sentral dalam politik emosi. Melalui framing, bahasa, dan logika algoritmik, media membentuk bukan hanya apa yang diketahui publik, tetapi apa yang dirasakan publik. Emosi menjadi medium utama kekuasaan media dalam membentuk opini dan sikap sosial.

Esai ini menegaskan bahwa kekuasaan media tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi kasar, melainkan melalui normalisasi emosi yang halus dan berulang. Tantangan utama bagi masyarakat media hari ini adalah membangun kesadaran kritis terhadap bagaimana emosi diproduksi dan dimobilisasi. Hanya dengan kesadaran tersebut, publik dapat keluar dari posisi sebagai objek politik emosi dan kembali menjadi subjek reflektif dalam ruang publik.