Maraknya APK Paslon Terpasang di Kendaraan Umum, KMP Purwakarta Pertanyakan Sikap Bawaslu

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Di tengah masa kampanye Pilkada 2024, pemasangan alat peraga kampanye (APK) one way pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta di kendaraan umum (angkot) semakin marak. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan dari pihak terkait, memicu keprihatinan di kalangan masyarakat.

Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, menyoroti kurangnya respons dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta terkait pelanggaran ini. Ia merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta No. 949 Tahun 2024, yang mengatur lokasi pemasangan bahan kampanye.

Zaenal mempertanyakan, “Mengapa Bawaslu tidak mengambil sikap atau melakukan tindakan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga di kendaraan umum? Saya sudah melihat kasus ini berlangsung selama satu bulan lebih tanpa ada perhatian dari mereka,” ungkapnya pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sebagai bentuk protes, Zaenal mengajukan keberatan resmi kepada Bawaslu Purwakarta melalui Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2HM) pada hari Jumat lalu. Dalam suratnya, ia meminta kejelasan mengenai dua pertanyaan penting:

1. Apakah regulasi Keputusan KPU Purwakarta No. 949 Tahun 2024 ini berlaku?

2. Jika berlaku, berapa lama lagi Bawaslu membutuhkan waktu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penindakan?

Zaenal menegaskan bahwa respons cepat dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta. “Semoga isu ini segera mendapatkan perhatian yang serius demi kelancaran proses demokrasi,” harapnya.