ISMEI Bali Nusra Menolak Penyelenggaraan IPU di Bali

Jurnalis: Haidar Ali

KABARBARU, MATARAM – Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Indra Jaya menyatakan penolakannya atas IPU General assembly 2022 yang diselenggarakan di Bali.

Menurutnya, penyelenggaraan tersebut jauh dari kata strategis. “Kami menganggap bahwa penyelenggaran IPU general assambly kurang potensial ditengah pandemi, kalau pun alasannya adalah pemulihan ekonomi tapi penyelenggaraannya yang bertepatan dengan MotoGP di mandalika jadi kurang baik,” kata Indra, Koor ISMEI Jaya di mataram, (04/03/22).

Indra mengungkapkan, ada baiknya setelah MotoGP Mandalika digelar alangkah baiknya memberikan jeda sejenak bagi daerah bukan semata-mata demi pemulihan ekonomi namun juga pertimbangan atas penggunaan anggaran negara.

Dalam Mou yang dilakukan sekjen DPR RI dengan Sekjen IPU, penyelenggaraannya akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 maret 2022 dengan protokol, artinya membutuhkan biaya negara yang tidak sedikit.

“konsolidasi IPU General Assambly ditengah gejolak politik dunia hari ini disinyalir akan menyeret indonesia ketengah konflik, selain itu juga akan menguras anggaran negara lebih banyak lagi. kami membaca perlu untuk mempertimbangkan agenda ini lebih lanjut,” tambahnya.

Indra jaya mengatakan apabila agenda IPU General Assambly adalah langkah pemulihan ekonomi sebagai best practice tentunya tidak masuk akal.

“Kita semua tau bahwa jumlah parlemen dari 157 negara merupakan anggota dari IPU yang sedang siaga ditengah gempuran covid-19 dan gejolak politik global yang terjadi hari ini antara rusia-ukraina,” ujar Dia.

Disisi lain pada minggu yang sama telah akan di gelar event Moto GP yang menargetkan 63.000 tiket yang artinya akan ada migrasi wisatawan besar-besaran ke daerah Bali dan Nusa Tenggara.

Menurutnya, jika IPU General Assambel ini digelar maka disinyalir akan ada konsolidasi internasional yang akan menyeret Indonesia ketengah konflik.

“Sebagai masyarakat yang turut konsisten mendukung pemulihan ekonomi, kami menganggap DPR RI perlu mempertimbangkan kembali gelaran IPU General Assambly tersebut agar tidak menjadi bumerang,” tegasnya.

“Oleh karenanya, hal tersebut harus tetap didasari dengan pertimbangan yang matang. Agar pemulihan ekonomi tidak menjadi kehancuran ekonomi,” pungkasnya.