Forum Solidaritas Rakyat Minta Aparat Tegas Jaga Kamtibmas di Papua Barat Daya

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Forum Solidaritas Rakyat Peduli Kamtibmas Papua Barat Daya menyerukan kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas dalam menjaga ketertiban umum di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Solidaritas Rakyat Peduli Kamtibmas Papua Barat Daya, Andreas Nikson Sowe, dalam pernyataannya di Sorong, Selasa (25/8/2025).

Menurut Andreas, sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan oknum maupun kelompok tertentu belakangan ini kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meresahkan warga dan menghambat aktivitas masyarakat, termasuk kunjungan dari luar daerah.

“Kami berharap aparat kepolisian jangan hanya menonton atau melakukan pembiaran. Setiap aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis seperti membakar ban dan mengganggu ketertiban harus segera ditindak tegas,” tegas Andreas.

Ia menambahkan, pihaknya bersama elemen masyarakat mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong.

“Persoalan Kamtibmas ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak masyarakat dan aparat untuk sama-sama menjaga ketertiban demi kenyamanan kita semua,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Dewan Adat Kota Sorong, Dominggus M. Kalagison. Ia menegaskan pihaknya berdiri bersama Forum Solidaritas Rakyat untuk menyerukan pentingnya menjaga ketertiban bersama.

“Atas nama Dewan Adat Kota Sorong, saya memberikan dukungan penuh terhadap apa yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban di wilayah kita demi kenyamanan bersama,” kata Dominggus.

Hal senada disampaikan Penanggung Jawab Forum, Jekson Jitmaut, yang menyoroti berbagai tindak kriminalitas di Kota Sorong, mulai dari pemukulan, pemalangan jalan, hingga aksi begal yang kerap meresahkan warga.

“Hal-hal ini membuat keresahan di tengah masyarakat yang majemuk. Kota Sorong bukan milik satu orang, tapi milik kita semua. Karena itu jangan ada pihak yang mengganggu kepentingan orang lain,” ujarnya.

Jekson juga mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

Namun, ia menekankan agar demonstrasi dilakukan secara tertib, beretika, dan bermartabat.

“Kalau mau demo silakan, itu hak. Tapi harus dilakukan dengan santun, bukan dengan provokasi, bukan dengan cara-cara yang merendahkan orang lain,” tegasnya.

Ia berharap aparat keamanan, baik di tingkat Polres maupun Polda Papua Barat Daya, lebih sigap menjaga situasi agar tetap kondusif.

“Kota dan provinsi ini milik kita bersama. Aparat harus bisa mensterilkan keadaan supaya masyarakat merasa aman, bekerja dengan tenang, dan hidup nyaman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jekson menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan.

“Keamanan ini bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mari masyarakat ikut aktif menjaga kota ini supaya tetap aman dan damai,” pungkasnya.