Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK, Kejaksaan Jatim Periksa Dua Perusahaan dan Puluhan Sekolah

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya – Dugaan lemahnya pengawasan dalam penyaluran dana hibah pendidikan kembali mencuat setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap adanya ketidaksesuaian barang hibah dengan kebutuhan sekolah di sejumlah SMK swasta penerima bantuan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam program hibah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, di mana bantuan senilai total Rp65 miliar diduga tidak tepat sasaran.

“Bayangkan, ada sekolah kejuruan berbasis teknologi informasi yang justru menerima sepeda motor praktik. Padahal mereka tidak memiliki jurusan otomotif. Ini jelas menunjukkan adanya perencanaan yang tidak matang dan pengawasan yang lemah,” ujarnya.

Hibah tersebut terbagi dalam dua paket, yakni Rp30,5 miliar untuk 12 SMK dan Rp33 miliar untuk 13 SMK lainnya, dengan pengadaan dikerjakan oleh dua perusahaan pemenang tender, PT DDR dan PT DSM.

Meski penyidikan telah berlangsung cukup lama, bahkan termasuk penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur pada Maret lalu, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pemeriksaan terhadap sekitar 30 kepala sekolah telah dilakukan.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya reformasi dalam pengelolaan dana hibah, khususnya sektor pendidikan, agar bantuan yang diberikan benar-benar mendukung peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, bukan sekadar formalitas yang rawan disalahgunakan.