DPRD Lima Puluh Kota Bungkam Terkait Skandal VCS Bupati: Ke Mana Fungsi Pengawasan?

Jurnalis: Achmad Salim

Kabar Baru, Sumbar – Penanganan kasus dugaan video call sex (VCS) yang menyeret nama Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, terus memicu polemik panas.

Sejumlah pihak menilai proses pengungkapan kasus tersebut belum profesional, terutama menyangkut aspek pembuktian digital yang dianggap masih menggantung.

Politisi Golkar Sumatera Barat, Yogi Nofrizal, secara tegas meragukan kesimpulan kepolisian yang menyebut video tersebut hanyalah hasil editan.

Menurutnya, klaim tersebut sangat lemah karena hanya bertumpu pada pengakuan pelaku tanpa dukungan uji forensik dari ahli telematika yang kompeten.

“Kasus digital seperti ini membutuhkan pembuktian ilmiah. Pengakuan pelaku saja tidak cukup untuk meyakinkan publik bahwa video itu benar-benar manipulasi,” ujar Yogi kepada Jurnalis Kabarbaru di Sumbar, Sabtu (21/03/2026).

Kritik Restorative Justice

Yogi mengingatkan bahwa teknologi saat ini memungkinkan manipulasi video dilakukan dengan sangat canggih, mulai dari editing simpel hingga teknik deepfake.

Oleh karena itu, pembuktian berbasis keahlian menjadi harga mati agar tidak muncul spekulasi liar yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah.

Ia juga menyoroti langkah penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ) dalam kasus ini.

Meski mengakui langkah tersebut sah secara hukum, Yogi menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh mengubur transparansi fakta hukum yang sebenarnya.

“Fakta hukumnya tetap harus polisi buka secara terang-terangan agar publik tidak terus bertanya-tanya,” tegasnya.

DPRD Diminta Jangan Tidur

Selain mengkritik proses di kepolisian, Yogi menyentil sikap diam DPRD Lima Puluh Kota yang terkesan tidak berkutik merespons skandal ini.

Ia menilai lembaga legislatif tersebut gagal menjalankan fungsi pengawasannya sebagai wakil rakyat dalam menjaga marwah pemerintahan daerah.

“DPRD jangan diam saja. Ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Fungsi pengawasan harus berjalan serius agar marwah daerah tetap terjaga,” pungkas Yogi.