Dorong Transparansi, Sekda Purwakarta Buka Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi, Fasilitasi, dan Pendampingan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta Aplikasi Inaproc Katalog Elektronik Versi 6 untuk Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung SKB Purnawarman, pada Selasa (15/4).

Acara yang diinisiasi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerah, agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Sekda Norman Nugraha mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah penting dalam mendorong tata kelola pengadaan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bagian integral dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dikelola secara akuntabel.

“Sebagai admin RUP, saya harapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelesaikan tugasnya secara tuntas hingga tahap akhir, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance,” ujarnya.

Lebih lanjut, Norman menekankan bahwa dalam sistem pengadaan modern, akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilar utama yang harus dipenuhi. Dengan keduanya, potensi kekurangan maupun penyimpangan dalam proses pengadaan dapat diminimalkan.

“Penerapan teknologi informasi melalui sistem katalog elektronik versi terbaru ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Ia pun berharap, melalui kegiatan ini, pemahaman serta kompetensi para pelaku pengadaan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi teknis, namun juga menjadi momentum dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjalankan pengadaan yang sesuai amanat perundang-undangan,” pungkasnya.