Diskusi DEMA PTKIN Kritik Aturan Tata Tertib DPR Menambah Kewenangan DPR

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru Jakarat – Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se Indonesia mengadakan diskusi publik yang membahas soal pengaruh tata tertib baru DPR terhadap kekuatan legislatif di Indonesia dengan tema yang bertajuk “Telaah Kritis revisi Tatib DPR; Potensi Intervensi DPR terhadap penegak Hukum”.

Diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus PTKIN ini mengkritisi pasal-pasal dalam tata tertib yang dianggap memberi kekuasaan berlebihan kepada DPR, bahkan hingga mampu mencopot pejabat penting negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Kepala Polri (14/04/2025).

Dalam diskusi tersebut, Abdul Hakim selaku Penggugat aturan tatib ini ke MA, mengungkapkan keprihatinan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada DPR.

“ini peraturan tapi rasanya undang-undang, karena memberikan wewenang lebih kepada DPR untuk mengevaluasi lembaga negara lain, kewenangan ini sangat berpotensi disalahgunakan” tegasnya.

Ferdian Andi Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijkan Publik dan Hukum mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketentuan dalam tata tertib tersebut dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan berpotensi merusak independensi lembaga-lembaga yang seharusnya bersifat netral.

“persoalan ini menarik untuk kita bahas bersama, karena peraturan ini berpotensi hanya sebagai alat membabat lembaga yang berbeda pandangan dengan DPR” Tegas Ferdian

Sedangkan, Ketua Pemuda Indonsia Center M Rifaldi menekanakan satu poin utama yang ditekankan dalam diskusi adalah bahwa dengan adanya mekanisme yang memungkinkan DPR untuk mencopot Ketua MK, MA, dan Kapolri, akan tercipta dominasi legislatif yang dapat memengaruhi jalannya hukum dan pemerintahan.

“lembaga negara harusnya independen namun akhirnya DPR ikut intervensi bahkan mengevaluasi lembaga negara lain ini masalanya, mahasiswa harus tetap tegak lurus menjadi pihak kritis pemerintahan” ucapnnya.

Para pembicara mengingatkan bahwa kekuatan legislatif yang terlalu besar bisa mengancam sistem checks and balances yang seharusnya menjadi dasar dalam demokrasi Indonesia.

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang bagi mahasiswa untuk lebih kritis terhadap proses legislasi yang terjadi di DPR serta mendorong agar lebih banyak pihak yang memperjuangkan pemerintahan yang adil dan tidak memberdayakan satu lembaga lebih dari yang lainnya.

Koordinator Tim Kajian dan Gerakan Dema PTKIN Mas ody, dalam kesempatan tersebut, menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antar lembaga agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu pihak saja.

“cheks and belence itu penting, tapi dalam kasus ini DPR telah melebihi dari pengawasan yaitu mengevaluasi bahkan akhirnya mencopot, Lebih baik DPR menjalakan tugasnya memberikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat jangan sibuk mengurusi lembaga lain” Tuturnya.

Sebagai penutup, Koordinator Pusat M. Syahrus Shobirin Mengungkapkan Dema PTKIN menyerukan agar masyarakat terus aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan negara, serta mendorong para pemimpin untuk memperhatikan aspirasi rakyat dalam setiap perubahan yang ada di dalam sistem tata negara.

“diskusi untuk membakingkitkan semangat diskursus untuk mahasiswa dalam ikut serta memperbaiki keadaan negara menuju lebih baik” Ucapnya.