Dihadiri Banyak Tokoh Nasional, SDI Sukses Rayakan Diesnatalis ke – 2

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Karawang – Sarekat Demokrasi Indonesia (SDI) menggelar Diesnatalis ke 2 dan Simposium bertema Demokrasi Untuk Siapa? dengan sejumlah tokoh diantaranya Rocky Gerung, Filsuf, Titi Anggraini, Perludem, Celica Nurrachdiana, Bupati Karawang, Saan Mustafa, Komisi II DPR RI.

Dalam symposium tersebut semua panelis mengatakan bahwa demokrasi seharusnya milik dan diperuntukan untuk rakyat. Anak muda menurut Titi Anggraini berperan besar dalam mendefinisikan demokrasi Indonesia.

Tercatat ada 50,8% pemilih berusia 7-39 pada tahun 2024. Meski begitu terdapat masalah kompleksitas teknis sekaligus integritas pada saat yang bersamaan, menurut Titi, “kita adalah negara ke tiga di Asia dari 17 negara yang diukur oleh Global Corruption Barometer paling terpapar politik uang, jual beli suara,” ujarnya.

Persoalan tersebut juga ditegaskan oleh Salsa selaku Sekretaris Jendral SDI, menurutnya menjelang pemilu 2024 teman-teman aktivis tidak memiliki porsi yang cukup besar untuk didengar bahkan untuk cawe-cawe.

“Jadi yang boleh cawe-cawe (yaitu) yang sudah dalam posisi keuntungan hasil pilpres,” imbuhnya.

Pada saat yang sama menurut Salsa, organisasi mahasiswa yang ada sekarang semuanya mendua.

“kita di-create oleh budaya dimana kompetisi antara perempuan dan laki-laki selalu dipisahkan. Kami perempuan diajarkan sejak dari semester 1 di kampus untuk berkompetisi dengan perempuan lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, peranan perempuan di partai politik bisanya “hanya ikut disitu, menjadi bagian konsumsi, atau didaftarkan jadi caleg tapi tidak d kawal sampai menang atau sampai mempunyai kapabilitas yang tinggi” kata Celica.

Padahal setiap partai memiliki sayap partai perempuan, namun menurut Celica perempuan harusnya bukan hanya pelengkap untuk memenuhi kuota 30% saja tetapi harusnya dilihat potensinya, dibina, diberdayakan dan diberi kesempatan untuk bertarung.

Apalagi menurutnya “dengan (proporsional) terbuka saja perempuan sulit berkompetisi apalagi tertutup”.

Fakta-fakta tersebut bukan cuma meresahkan tetapi juga menghina akal sehat demokrasi. Alih-alih mewakili kedaulatan rakyat, anggota legislative terpilih justru seringkali mengklaimm tindakannya atas nama rakyat.

Padahal menurut Rocky Gerung, sejak awal prinsi demokrasi itu adalah “siapapun yang terpilih dia datang dengan kapasitas etis yang sama, prinsip yang kita kenal primus inter pares (first among equals),” ujarnya.

Di sisi lain pada kasus perempuan, menurut Rocky justru Demokrasi itu sendiri adalah Rahim perempuan karena hanya pada Rahim perempuan ada kesetaraan dan kejujuran.

Rocky menjelaskan bahwa dari awal perempuan paham soal keadilan karena waktu dia hamil dia berbagi psikologis dan nutrisi dengan bayinya oleh karenanya.

“jadi jangan ajari perempuan soal keadilan, merekalah sumber keadilan. Di dalam teori demokrasi kita sebut itu ethic of care sedangkan pada laki-laki yang berlaku adalah ethics of right” kata Rocky.

Percakapan soal etika kepedulian sebenarnya tidak benar-benar hilang, masih banyak orang yang konsisten memperjuangkannya. Misalnya ketua SDI, Andrean Saefudin pernah mempersoalkan etika dan menggugat ketua KPU yang menurut pengakuannya.

“Kami menang secara tertulis tetapi DKPP tidak mampu mampu dengan moral ethicsnya memberikan sanksi kepada ketua KPU,” katanya.

Kasus itu membuktikan bahwa masih ada banyak orang yang berjuang dan SDI hanya salah satunya. Namun seringkali perjuang itu terhalang dinding tinggi kepentingan elit politik.

Bahkan menurut Andrean demokrasi sekalipun milik kita, anak muda, faktanya dikapitalisasi oleh mereka yang memiliki kepentingan sesaat.

Melalui agenda symposium dan peringatan Diesnatalis ke 2, SDI hadir untuk melakukan pendidikan politik dan itu adalah ruang yang tidak diurus oleh partai politik hari ini.

Terlepas sistemn proporsional tertutup ataupun terbuka, partai politik harus melakukan perubahan dan transformasi karena merekalah yang berkontribusi terhadap kerusakan demokrasi di republik ini. SDI juga secara tegas menuntut presidential threshold 0%.