Buntut Banyak Kejanggalan di Sekolah, Pemprov Jatim Didesak Audit Total Disdik

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Surabaya — Potret buram pendidikan di Jawa Timur terus memicu sorotan tajam. Kegagalan menekan angka anak putus sekolah hingga dugaan berbagai penyimpangan di lingkungan sekolah menengah menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan tata kelola di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur.

Kondisi kritis ini mendorong Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Disdik Jatim, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Mereka menilai pemerintah daerah gagap dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan menengah yang layak.

Koordinator JAKDI, Ery Mahmudi, membongkar data mengejutkan terkait tingginya persentase anak usia 16–18 tahun yang tidak mengenyam jenjang SMA/sederajat. Di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Probolinggo, angka anak putus sekolah menyentuh kisaran 50 persen.

“Ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jika benar hampir separuh anak usia SMA di tiga daerah tersebut tidak bersekolah, maka ini menunjukkan kegagalan serius dalam menjamin akses pendidikan menengah di Jawa Timur,” tegas Ery.

Ironisnya, saat perwakilan massa beraudiensi, pihak Disdik Jatim tidak sanggup menyajikan data pembanding ataupun memberikan klarifikasi terbuka. Ketidakmampuan pejabat dinas dalam memaparkan data akurat semakin memperjelas bobroknya transparansi informasi di internal instansi tersebut.

Masalah tidak berhenti pada tingginya angka putus sekolah. JAKDI juga membeberkan sederet praktik menyimpang yang mencederai dunia pendidikan, seperti lemahnya pengawasan dana hibah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan maraknya komersialisasi berupa jual beli seragam di sejumlah SMA Negeri.

Selain itu, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 turut diwarnai kejanggalan. Salah satunya terlihat dari perubahan mendadak jumlah kuota siswa yang diterima di SMA Negeri 6 Surabaya setelah pendaftaran resmi ditutup.

Atas rentetan persoalan sistemis ini, JAKDI mendesak Pemprov Jatim segera mengaudit seluruh dana hibah pendidikan, mengusut tuntas permainan kuota SPMB dan bisnis seragam, serta mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang dinilai gagal menjalankan kepemimpinan secara transparan dan akuntabel.