PusK@PDa UIJ Komitmen Kawal Isu Redenominasi Rupiah melalui Edukasi Masyarakat

Jurnalis: Wafil M

Kabar Baru, Jember – Pusat Kajian Perbankan Daerah (PusK@PDa) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Jember (UIJ) mengambil langkah proaktif dalam memberikan literasi ekonomi-hukum bagi masyarakat melalui Dialog Publik bertajuk “Dari Kebijakan Ke Realisasi: Membahas RUU Redenominasi Rupiah Dan Dampaknya Bagi Publik”. Agenda yang digelar pada Kamis (07/05/2026) di Auditorium R. Sumitro RRI Jember ini menjadi sorotan karena merupakan sosialisasi pertama di Kabupaten Jember yang melibatkan elemen masyarakat secara langsung untuk membahas transisi mata uang.

Membuka diskusi, Dr. Sidi Alkahfi Setiawan, S.H., M.H., yang merupakan Chief Operating Officer (COO) PusK@PDa sekaligus Dosen Pasca Sarjana UIJ, menekankan bahwa fenomena redenominasi sebenarnya sudah mulai dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, seperti penulisan harga “10k” untuk menu di berbagai kafe. Menurutnya, langkah formal pemerintah untuk menyederhanakan digit nol pada mata uang bertujuan untuk mendongkrak martabat rupiah di level internasional, berkaca pada keberhasilan negara seperti Turki dan Polandia yang tetap aman pasca-redenominasi. Namun, ia memberikan catatan kritis pada sektor perbankan.

“Operasional yang paling krusial ada di lembaga keuangan. Perlu kewaspadaan ekstra agar proses transisi ini tidak menggerus dana masyarakat. Kunci keberhasilannya adalah stabilitas; redenominasi hanya sukses diterapkan saat inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi sedang baik,” ujar Sidi Alkahfi Setiawan.

Melanjutkan perspektif tersebut, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Direktur Pukat Bank Universitas Jember (UNEJ), mengungkapkan bahwa regulasi Redenominasi (RDM) secara yuridis telah dimantapkan dan kini kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029. Ia menyoroti pentingnya akurasi data lapangan agar Indonesia tidak terjebak dalam kegagalan seperti yang dialami Zimbabwe.

“Apresiasi kepada PusK@PDa yang baru digagas Oktober 2025 lalu berkomitmen mengawal isu ini sebagai jembatan informasi bagi warga Jember. Kita memiliki modal sosial berupa semangat gotong royong yang luar biasa, namun masyarakat tetap harus diedukasi agar tidak terjebak dalam money illusion—bahwa nilai uang mereka tetap sama meskipun angkanya berubah lebih ringkas,” jelas Dyah yang juga merupakan Kaprodi Magister Kenotariatan UNEJ ini.

Lebih lanjut, Dyah Ochtorina Susanti menegaskan bahwa realisasi kebijakan ini sangat bergantung pada situasi geopolitik. “Indonesia baru akan siap melakukan redenominasi hanya jika inflasi stabil. Jika ke depan inflasi terus naik, maka redenominasi akan terus ditunda, apalagi saat ini kita terdampak secara global akibat kondisi perang dunia,” tambahnya.

Dari sisi kesiapan infrastruktur ekonomi, Bayu Wijayantini, S.E., M.M., Ph.D., pakar dari Universitas Muhammadiyah Jember yang juga tergabung dalam Tim Kajian Ekonomi PSW dan ISEI, menilai bahwa Indonesia sudah sangat ramah dengan ekosistem digital. Data Bank Indonesia per Juni 2025 menunjukkan angka yang fantastis dengan 57 juta pengguna QRIS dan nilai transaksi mencapai Rp579 triliun. Hal ini menjadi sinyal bahwa infrastruktur digital siap menopang efisiensi pencatatan jika redenominasi diberlakukan.

Meski demikian, Bayu Wijayantini mengingatkan adanya risiko psikologis yang menyertai kebijakan ini. “Selain money illusion yang memicu konsumsi berlebih karena harga terasa ‘murah’, kita juga harus mewaspadai rounding effect atau pembulatan harga ke atas serta potensi inflasi baru pada masa awal penyesuaian sistem,” pungkasnya.

Hadirnya dialog publik yang diinisiasi oleh PusK@PDa ini diharapkan mampu memantik daya kritis sekaligus memperkuat kesiapan warga negara dalam menghadapi transisi mata uang di masa depan. Sebagai lembaga riset yang baru berdiri pada Oktober 2025, PusK@PDa berkomitmen untuk terus menghadirkan diskusi krusial yang berdampak langsung pada kebijakan di daerah. (puskapda)