Aktivis Geram CV AJI Diduga Manipulasi Laporan Surveyor untuk Loloskan Batu Bara Ilegal di Perairan Mahakam

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Kaltim – Lonjakan ekspor batu bara jutaan ton dari kawasan perairan Mahakam kembali memunculkan tanda tanya besar. Di balik angka pengapalan yang fantastis, terselip dugaan praktik manipulatif yang berpotensi meloloskan komoditas dari sumber tidak sah ke pasar ekspor.

Perhatian publik kini tertuju pada aktivitas CV Alam Jaya Indah (AJI), yang diduga memanfaatkan celah administratif melalui penggunaan “dokumen terbang”. Modus ini disebut berkaitan dengan rekayasa Laporan Surveyor (LS), dokumen penting yang seharusnya menjamin keabsahan asal-usul serta kesesuaian kualitas dan kuantitas batu bara.

Alih-alih menjadi instrumen kontrol independen, LS justru diduga diperalat sebagai alat legitimasi formal. Batu bara yang tidak memiliki kejelasan titik koordinat tambang disebut-sebut tetap bisa lolos proses verifikasi dan melenggang ke tahap ekspor tanpa hambatan berarti.

Situasi ini semakin menguatkan dugaan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Samarinda pun ikut disorot, lantaran dinilai belum menunjukkan langkah proaktif dalam menutup celah penyimpangan yang terus berulang.

Aktivis Aliansi Pemuda Lingkungan (APL), Wirawan, menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan telah mengarah pada kejahatan yang merusak tata kelola sumber daya alam.

“Kalau Laporan Surveyor sudah bisa dimanipulasi, berarti sistem pengawasannya sedang sakit. Ini membuka ruang besar bagi batu bara ilegal untuk dilegalkan. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan dan membongkar aktor-aktor di balik praktik ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pola semacam ini hanya akan memperdalam kerugian negara dan mempercepat kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur.

“Jangan sampai negara kalah oleh praktik culas. Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan menyasar semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu,” tambah Wirawan.

Dugaan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat, bahwa di balik derasnya arus ekspor batu bara, ada potensi pelanggaran serius yang tak boleh terus dibiarkan.