Tak Becus Kelola Pelabuhan Masalembu Sumenep, Publik Kritik Kinerja Buruk Gubernur Khofifah

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabar Baru, Surabaya – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola infrastruktur kepulauan mendapat kritik tajam dari masyarakat.

Kondisi Pelabuhan Masalembu yang rusak parah dan membahayakan keselamatan pengguna memicu polemik luas.

Warga menilai Pemprov Jatim tidak becus merawat fasilitas vital tersebut sejak mengambil alih kewenangan dari pusat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dikabarkan sempat merespon kritik tersebut melalui pesan singkat WhatsApp kepada beberapa jurnalis pada Jumat (27/03/2026).

Namun, Khofifah justru meminta publik melihat program mudik gratis yang telah ia lakukan untuk masyarakat kepulauan daripada fokus pada kerusakan fisik pelabuhan.

“Anda tidak lihat ya mudik dan balik gratis Jangkar Raas dan Jangkar Sapudi. Ada baiknya Anda membaca upaya Pemprov membantu masyarakat,” tulis Khofifah.

Fasilitas Hancur dan Minim Penerangan

Meski Gubernur menonjolkan program mudik gratis, warga di lapangan melaporkan realita yang berbeda. Jalan menuju Pelabuhan Masalembu saat ini penuh lubang menganga dan genangan air saat hujan turun.

Minimnya lampu penerangan pada malam hari semakin meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara sepeda motor yang melintasi jalur tersebut setiap hari.

Sejumlah insiden warga terjatuh akibat jalan rusak sudah sering terjadi. Masyarakat Masalembu merasa aspirasi mereka terkait perbaikan infrastruktur belum mendapatkan respons memadai dari orang nomor satu di Jawa Timur tersebut.

Khofifah sendiri enggan memberikan jawaban lanjutan ketika jurnalis kembali menanyakan detail rencana perbaikan fisik pelabuhan.

Kembalikan Kewenangan ke Kemenhub

Tokoh warga Masalembu, Hasan, mendesak agar pengelolaan pelabuhan segera dikaji ulang.

Ia mengusulkan agar kewenangan pelabuhan dikembalikan saja kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor UPP Kelas III Masalembu jika Pemprov Jatim terus membiarkan fasilitas tersebut terbengkalai.

Hasan membandingkan Pelabuhan Keramaian yang tetap terawat dengan baik di bawah pengelolaan langsung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

Kontras dengan hal itu, Pelabuhan Masalembu di tangan Pemprov Jatim justru hancur dan mengancam nyawa.

“Jika terus dibiarkan tidak diurus, alangkah baiknya pengelolaan dikembalikan ke awal agar pelayanan transportasi laut memberikan rasa aman bagi kami,” tegas Hasan.