PWRI Sumenep Tolak Penerapan E-Katalog, Desak Diskominfo Kaji Ulang

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep – DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumenep menolak penerapan sistem e-katalog dalam skema kerja sama publikasi media tahun anggaran 2026 yang digulirkan Diskominfo Sumenep.

Penolakan itu disampaikan menyusul terbitnya pengumuman kerja sama media 2026 yang ditandatangani Kepala Diskominfo Sumenep, Indra Wahyudi.

Selain memuat persyaratan administratif, kebijakan tersebut juga disertai wacana penggunaan e-katalog sebagai mekanisme baru kemitraan.

Ketua DPC PWRI Sumenep, Rusydiyono, menilai penerapan e-katalog belum dibahas secara menyeluruh dengan pimpinan atau pengelola perusahaan pers sebagai pengambil keputusan strategis.

“Kondisi ini memperkuat pandangan PWRI Sumenep bahwa Diskominfo belum membuka ruang dialog yang murni, setara, dan inklusif dengan pelaku utama media,” ujar Rusydiyono, Senin (2/3).

Ia juga mengkritik waktu sosialisasi kebijakan yang dinilai mendadak dan tidak memberi ruang adaptasi bagi perusahaan pers.

“Mestinya sebelum itu bergulir seluruh perusahaan pers disurati dan diberikan kelonggaran waktu dari tahun sebelumnya untuk mempersiapkan diri. Ini kan tidak, akhirnya yang tidak siap karena persyaratannya ribet harus gigit jari,” ujarnya.

PWRI memastikan anggotanya kompak menolak penerapan e-katalog hingga ada kejelasan mekanisme dan pembahasan yang melibatkan pimpinan perusahaan media.

“Kepada anggota bagi yang tidak satu barisan silakan keluar dari barisan. Saya nyatakan sikap ini sebagai bentuk respons terakhir bahwa kita all out tidak akan bermitra dengan pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Sementara itu, Indra Wahyudi menegaskan penerapan e-katalog bukan kebijakan pribadi, melainkan bagian dari aturan pemerintah.

“Itu bukan kebijakan saya pribadi, ada Perpresnya dan atas perintah atasan. Saya tidak pernah mengambil keputusan semena-mena, sebelumnya rekan-rekan media sudah dikumpulkan,” katanya.

“Kalau tidak diterapkan lalu ada pemeriksaan dan berkasnya tidak lengkap, bukankah teman-teman media juga yang akan kesulitan nantinya,” ujarnya.

Ia menyatakan Diskominfo tetap membuka ruang dialog bersama insan pers dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama.