Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
Sejumlah Anggota DPRD Kuningan Diduga Kuasai Dapur MBG
- 20/09/2025 - 08:37
- |
- Subscribe
Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Kuningan – Isu keterlibatan anggota legislatif dalam kepemilikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu sorotan publik.
Laporan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyebut sejumlah anggota DPRD diduga memiliki dapur MBG, meski data resminya masih belum jelas.
Dapur MBG Jadi Sorotan
Program MBG yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghadirkan lebih dari 6.096 dapur di berbagai daerah. Tujuannya mulia: memastikan anak sekolah dan masyarakat kurang mampu mendapat akses makanan bergizi.
Namun, keterlibatan anggota dewan sebagai pemilik dapur menuai kritik. Publik mempertanyakan potensi konflik kepentingan ketika legislator, yang seharusnya mengawasi program, justru ikut berinvestasi di dalamnya.
Sejauh ini, nama H. Eman Suherman, politisi Gerindra sekaligus anggota DPRD Kuningan, disebut memiliki dapur MBG. Ia mengaku benar terlibat, tetapi hanya sebatas investor.
“Saya tidak mengelola langsung, hanya sebagai investor,” ujarnya.
Selain itu, laporan publik menyebut ada sekitar 20 anggota DPRD Kuningan lain yang juga terlibat. Namun, jumlah dan nama-namanya belum bisa dipastikan. Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy SE, menegaskan dirinya tidak memiliki daftar lengkap.
Politisi PKS di DPRD Kuningan, Yaya, juga mengingatkan agar isu “puluhan anggota dewan” pemilik dapur MBG diuji lebih lanjut karena data yang beredar belum konkret.
Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy, mengaku hanya mendengar kabar tersebut tanpa tahu detail jumlah maupun siapa saja yang memiliki dapur MBG. Sementara Eman Suherman menegaskan bahwa keterlibatan dewan sebatas sebagai penanam modal, bukan pengelola harian.
Meski begitu, pengamat menilai persoalan ini bukan semata soal kepemilikan, melainkan dampak etisnya. Legislator yang ikut menjadi pemilik dapur dikhawatirkan kehilangan objektivitas dalam mengawasi jalannya program MBG. Apalagi, beberapa laporan di lapangan menyebutkan adanya dapur yang menyajikan makanan tidak higienis atau bahkan basi.
Hingga kini, belum ada data resmi yang merinci daftar anggota dewan pemilik dapur MBG. Publik menuntut transparansi dalam penunjukan mitra, mekanisme pengawasan, serta standar kualitas dapur agar tidak terjadi konflik kepentingan.
